Sinergi Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus diperkuat melalui optimalisasi lahan Perhutanan Sosial. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat hilirisasi strategi komoditas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Foto: Humas Kementan
AGRICOM, JAKARTA – Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat hilirisasi strategi komoditas perkebunan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Dukungan ini diwujudkan melalui pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial (Perhutsos) yang dikelola di sekitar hutan masyarakat, yang dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat rantai hilirisasi nasional.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perkebunan yang digelar di Kantor Pusat Kementan, Jumat (3/10/2025), Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut bahwa hilirisasi komoditas perkebunan sangat sejalan dengan arah kebijakan Kemenhut, khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Perhutsos.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyampaikan bahwa program hilirisasi strategi komoditas perkebunan sangat relevan dengan arah kebijakan Kemenhut, khususnya dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Diketahui hingga saat ini, Kemenhut telah memberikan izin pemanfaatan lahan Perhutsos seluas 8,9 juta hektar, melibatkan sekitar 1,2 juta kepala keluarga (KK) di berbagai wilayah Indonesia.
BACA JUGA:
- Harga Karet SGX SICOM Selasa (7/10) Naik Tipis, Tertinggi Rp28.290 Per Kg
- Harga CPO KPBN Inacom Naik 0,69%, Seiring Menguatnya Bursa Malaysia
“Lahan Perhutsos diperuntukkan bagi masyarakat sekitar hutan, sebagian besar dari kelompok ekonomi lemah. Melalui program ini, mereka didorong untuk mengelola lahan secara produktif melalui sistem agroforestri, yaitu kombinasi antara tanaman kayu (60 persen) dan tanaman nonkayu (40 persen), dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui pemanfaatan pupuk organik,” ujar Rohmat, dikutip Agricom.id dari laman Kementan.
Lebih lanjut Rohmat menjelaskan bahwa empat dari tujuh strategi komoditas perkebunan nasional merupakan tanaman kayu, sehingga program integrasi hilirisasi dengan kebijakan kehutanan menjadi langkah yang strategis. “Potensi sinergi ini sangat besar. Selain menciptakan nilai tambah ekonomi, program ini juga mendukung ekosistem hutan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menegaskan bahwa program hilirisasi saat ini diarahkan pada strategi penguatan hulu dan hilir komoditas, dengan fokus pada Penyediaan dan penggunaan benih unggul, Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Pengembangan tanaman perkebunan, Peningkatan kapasitas penyuluh dan penakar benih, serta Keterlibatan BUMN sektor perkebunan, seperti PTPN dan Riset Perkebunan Nusantara (RPN).
BACA JUGA: Musim Mas Dukung Percepatan Sertifikasi ISPO Pekebun Swadaya demi Industri Sawit Indonesia yang Berkelanjutan
“Program hilirisasi komoditas strategis perkebunan diharapkan dapat memberikan dampak nyata secara ekonomi, sosial, dan ekologis. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan, program ini juga memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan,” harap Roni.
Sinergitas antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan dinilai krusial dalam pencarian dan verifikasi ketersediaan lahan yang akan digunakan dalam program hilirisasi, agar selaras dengan kebijakan nasional di bidang ketahanan dan swasembada pangan.
“Melalui kerja sama lintas kementerian, pemanfaatan lahan Perhutsos dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik dan kimia perlu diatur secara seimbang agar lahan tetap produktif tanpa merusak lingkungan,” tutup Rohmat. (A3)
