AGRICOM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mewajibkan perusahaan sawit memenuhi kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam negeri guna mendukung penerapan biodiesel 50 (B50) melalui skema domestic market obligation (DMO).

“Kalau mau tambah kebutuhan CPO, opsinya hanya dua: buka kebun baru atau sebagian ekspor kita alihkan untuk DMO,” ujar Bahlil usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

DMO merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik terlebih dahulu sebelum mengekspor produknya. Jika diterapkan pada sektor sawit, maka sebagian ekspor CPO akan dipangkas untuk memenuhi kebutuhan program biodiesel B50.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Tindak Tegas Sawit dan Tambang Ilegal: Negara Ambil Alih 100.000 Hektare dan Blokade Penyelundupan Timah

Bahlil menjelaskan, kebijakan DMO menjadi salah satu dari tiga opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, selain intensifikasi lahan dan pembukaan kebun baru. “Kalau alternatif yang dipilih memangkas sebagian ekspor, maka perlu diatur keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri,” katanya, dikutip Agricom.id dari Antara.

Rencana pembatasan ekspor CPO juga didukung Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Ia menyampaikan, pemerintah berencana mengalihkan sekitar 5,3 juta ton CPO untuk memenuhi kebutuhan biodiesel B50 yang akan mulai diterapkan pada 2026.

“Produksi CPO nasional sekitar 46 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, 20 juta ton diolah di dalam negeri dan 26 juta ton diekspor. Untuk mendukung B50, kita alokasikan sebagian ekspor itu,” jelas Amran dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Program mandatori B50 akan mengombinasikan 50 persen bahan bakar solar dengan fatty acid methyl ester (FAME) dari minyak sawit. Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan dapat menghentikan impor solar mulai 2026. (A3)