Agricom.id, JAKARTA – Dikatakan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, pemerintah akan terus meningkatkan realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR). Melalui PSR, produktivitas perkebunan sawit rakyat akan meningkat sesuai standar potensi. Selain itu program PSR juga membantu masyarakat dalam menjalankan tata Kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai dengan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Lebih lanjut tutur Kasdi, saat ini dari luas areal petani plasma 6,72 juta hektar, terdapat 2,8 juta hektar yang perlu diremajakan, yang terdiri dari pohon kelapa sawit berusia lebih dari 25 tahun dan perkebunan rakyat yang menggunakan bibit dengan kualitas buruk.

“Jika kita mampu meningkatkan seluruh usaha tani perkebunan kelapa sawit yang rata-rata produktivitasnya saat ini sekitar 3,6 hingga 4 ton setara minyak sawit mentah per hektar per tahun, maka kita dapat meningkatkan produktivitas hingga 6 hingga 7 ton per hektar per tahun sesuai standar potensial.” Jelas Kasdi dalam acara virtual Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2020 New Normal, secara virtual, dihadiri Agricom.id, Rabu (2/12/2020).

Sementara Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS, Eddy Abdurrachman menyatakan pada tahun 2021 pihaknya telah mengalokasikan 5% dari pendapatan pungutan ekspor sawit yang dikelolanya untuk membantu pembiayaan proses sertifikasi ISPO petani sawit.

“Dana PSR sampai akhir bulan Oktober tercatat mencapai Rp. 1,86 T. Peremajaan sawit rakyat didukung dengan adanya pendampingan ke petani, penerapan sistem IT, pelibatan para surveyor, koordinasi dengan pemerintah daerah serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan perbankan.” Jelas Eddy.

Lebih lanjut Eddy menjelaskan, peningkatan produktifitas yang diharapkan tercapai dari program PSR memiliki peranan penting seiring dengan kebutuhan pasokan dalam negri untuk absorsi program mandatori biodiesel. (A1)