AGRICOM, LUMAJANG — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) terus memperkuat strategi peningkatan produksi gula nasional. Salah satu langkah utamanya diwujudkan melalui Program Refocusing Pengembangan Kawasan Tebu dan Bongkar Ratoon (BR) 2025. Program ini berfokus pada perluasan lahan tanam, penyediaan benih berkualitas, serta pemberdayaan petani dengan pendekatan CPCL (Calon Penerima Calon Lahan).
Sebagai bagian dari pelaksanaan program, Ditjen Perkebunan menggelar diskusi teknis di Wisma Tamu Jatiroto, Lumajang, Sabtu (19/7), bersama perwakilan petani CPCL, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), dan berbagai unit kerja eselon I. Agenda diskusi meliputi kesiapan benih, mekanisme pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pengawasan mutu produksi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula secara bertahap, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Kementan Perkuat Ketersediaan Benih Kakao Bersertifikat Lewat Pemurnian dan Penilaian Kebun Sumber
“Target kami adalah pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri dari produksi dalam negeri. Program refocusing dan bongkar ratoon 2025 menjadi kunci penting dalam menekan defisit pasokan gula nasional,” ujar Mentan Amran dikutip Agricom.id dari laman resmi Ditjenbun.
Plt. Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat menyampaikan bahwa pemetaan benih dan penjadwalan tanam harus diselesaikan secepatnya agar program berjalan sesuai dengan target. Ia juga mendorong percepatan proses verifikasi CPCL di lapangan agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Data CPCL yang masuk masih perlu ditingkatkan. Lahan yang dibuka dan benih yang ditanam harus sesuai dengan target nasional,” kata Roni.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan peran KUR khusus tebu untuk mendukung pembiayaan petani, terutama dalam pengadaan benih. Pemerintah hanya dapat memberikan bantuan dua ton benih per hektar dari total kebutuhan delapan ton, sehingga enam ton sisanya harus disediakan secara swadaya oleh petani.
“Kami usulkan agar ada petunjuk teknis yang mengatur penggunaan KUR untuk pengadaan benih swadaya, agar kualitas benih tetap terjaga dan tidak menurunkan produktivitas,” jelasnya.
Direktur Perbenihan Perkebunan, Ebi Rulianti, menyampaikan bahwa saat ini telah tersedia benih dari penangkar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan total cakupan sekitar 1.238 hektar. Potensi pengembangannya bahkan bisa mencapai lebih dari 7.000 hektar.
Namun demikian, Ebi menekankan bahwa kualitas benih, baik yang berasal dari bantuan pemerintah maupun yang dibeli menggunakan skema swadaya dan KUR, harus diawasi secara ketat.
Sebagai penutup, Abdul Roni berharap kolaborasi antara pemerintah, petani, pelaku industri, dan lembaga pembiayaan dapat mempercepat peningkatan produktivitas tebu nasional.
“Kami berharap sinergi ini dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan pangan dan energi Indonesia melalui peningkatan produksi tebu secara berkelanjutan,” pungkasnya. (A3)
