AGRICOM, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyampaikan harapan besar kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, agar membantu meringankan beban hidup petani sawit di Indonesia. Menurut SPKS, kondisi ekonomi petani sawit saat ini semakin tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan pupuk, ditambah rendahnya harga jual hasil panen sawit.

Hasil panen berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang diproduksi petani melalui praktik budidaya berkelanjutan dinilai semakin merugikan nilai akibat kebijakan pajak ekspor (Bea Keluar/BK) dan pungutan ekspor (melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan/BPDP). Kebijakan tersebut, yang dibebankan terhadap ekspor CPO, berimbas langsung pada penurunan harga jual TBS di tingkat petani.

SPKS menyoroti bahwa sejak diberlakukannya aturan pajak dan pungutan sawit pada tahun 2015, lebih dari 90% dana yang dikelola BPDP digunakan untuk subsidi harga biodiesel. Sementara itu, petani sawit yang tersebar dari Aceh hingga Papua masih harus bergelut dengan harga jual rendah dan biaya produksi tinggi.

BACA JUGA: 

- Kesepakatan IEU-CEPA Tandai Babak Baru Kemitraan Dagang Indonesia-Uni Eropa

- Indonesia–Uni Eropa Capai Kesepakatan Bersejarah IEU-CEPA Setelah 9 Tahun Perundingan

Oleh karena itu, SPKS mendesak Menkeu Purbaya untuk menurunkan bahkan penghapusan pajak dan pungutan ekspor sawit hingga nol persen, sehingga petani dapat merasakan manfaat langsung dari kerja keras mereka. Langkah ini diyakini bisa memberikan ruang napas bagi sekitar 3,5 juta petani sawit di Indonesia yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi berat.

“Dana pungutan sawit yang dikelola BPDPKS, sebesar 90% hanya digunakan untuk menyubsidi harga biodiesel, sehingga hanya menguntungkan industri minyak sawit besar yang memiliki pabrik biodiesel sawit”, ungkap Ketua Umum SPKS, Sabarudin, dalam keterangan yang diterima Agricom.id , Rabu (24/09).

Lantaran sumber pendanaan BPDPKS yang bersumber dari Pungutan Ekspor tersebut, secara langsung berdampak terhadap harga jual TBS hasil panen petani kelapa sawit. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), baru-baru ini, juga merilis tambahan alokasi subsidi mandatori bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel 40 (B40) sebesar Rp 16 triliun pada tahun ini. Dana ini, sebagian akan digunakan untuk menutup kekurangan dana subsidi B40 Tahun 2024.

Sebagai informasi, dana subsidi B40 Tahun 2024 diprediksi mencapai Rp 35,5 triliun. Insentif biodiesel ini, hanya berlaku bagi sektor Public Service Obligation (PSO) atau sebagian dari alokasi biodiesel yang ditetapkan pada tahun ini.

Kementerian ESDM juga memperkirakan kebutuhan PSO pada Tahun 2025 mencapai 7,55 juta kilo liter (kl), dengan kebutuhan alokasi program mandatori mencapai 15,6 juta kl. Dana insentif B40 diperkirakan mencapai Rp 51 Triliun. Berdasarkan informasi Kementerian ESDM ini, SPKS memperkirakan kebutuhan dana insentif B40 di Tahun 2025 ini bakal melebih Rp 67 triliun.

BACA JUGA: Harga Referensi CPO Periode September 2025 Naik Jadi USD 954,71/MT, Segini Tarif BK dan PE CPO

“Dimana keadilan hidup bagi petani kelapa sawit? Jika dana PE yang dikelola BPDP hanya dipergunakan bagi subsidi harga biodiesel. Kehidupan petani kelapa sawit kini masih tersandera kenaikan harga makanan hingga pupuk, sehingga butuh keadilan dari pemerintah”, ujar Sabarudin menegaskan.

Harapan SPKS bagi Menteri Keuangan RI yang baru dilantik Presiden Prabowo beberapa waktu lalu ini, dapat melakukan kajian ulang atas efektivitas BK dan PE sawit yang selama ini mendistorsi daya tahan usaha perkebunan kelapa sawit. “Sudah banyak kerugian yang ditanggung perkebunan kelapa sawit, hanya saja, pelaku perkebunan termasuk petani kelapa sawit banyak berdiam diri”, tandas Sabarudin.

Bila dianalogikan dengan cara Menteri Purbaya yang membagikan Rp 200 triliun kepada Bank-Bank milik pemerintah guna mendistribusikan pendanaan bagi masyarakat, maka cara mengelola dana PE sawit yang dikelola BPDP juga harus dilakukan kajian mendalam untuk dirubah manfaatnya.

Pasalnya menurut SPKS, setiap adanya kenaikan satu persen PE, maka dapat berdampak terhadap turunnya harga jual TBS hasil panen petani kelapa sawit. Turunnya harga jual TBS petani berkisar Rp 300 – Rp 500 per kilogram. “Harga jual TBS hasil panen petani terus tergerus BK dan PE yang diambil pemerintah, tapi sebagian besar hanya digunakan untuk menyubsidi biodiesel, dimana keadilan bagi petani sawit?”, ujar Sabarudin seraya mempertanyakan regulasi ini.

Menteri Purbaya harus dapat merespon kebutuhan mendesak dari hidup petani kelapa sawit yang makin sulit ini. Lantaran, keuntungan dari bisnis minyak sawit yang seharusnya terdistribusi bagi masyarakat hanya berpusat di seputaran oligarki bisnis minyak sawit semata.

Dukungan Presiden Prabowo juga dibutuhkan petani kelapa sawit guna menata kembali regulasi yang menghimpit pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit nasional. Pasalnya, pertumbuhan industri minyak sawit dari hulu hingga hilir dapat berjalan dengan baik, apabila kesejahteraan hidup petani kelapa sawit dapat terwujud.

SPKS mengisyaratkan, dengan keberadaan lahan perkebunan kelapa sawit yang mencapai 42% dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional, maka sekitar 7,2 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit nasional dikelola petani kelapa sawit. “Sebanyak 3,57 juta keluarga Indonesia bergantung hidupnya dari penghasilan sebagai petani kelapa sawit, sehingga sekitar 14,3 juta jiwa membutuhkan keadilan dari pemerintah agar BK dan PE menjadi nol persen”, tandas Sabarudin.

Sebelumnya , pada bulan April 2025, SPKS telah menyuarakan keberadaan ganjalan terbesar dari keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengelola dana hingga Puluhan Triliun Rupiah, penggunaannya sebesar 90% lebih, hanya dinikmati pengusaha biodiesel semata. Di sisi lain, berbagai kesulitan masih dialami para petani kelapa sawit, guna menggunakan dana sawit yang dikelola BPDPKS tersebut.

“Kami mengusulkan dana sawit yang dikelola BPDPKS dapat digunakan langsung bagi kebutuhan sarana dan prasarana petani kelapa sawit,” lebih lanjut Sabarudin menegaskan, “Subsidi biodiesel bisa langsung diberikan melalui insentif harga jual TBS petani yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan Biodiesel nasional”. (A3)