Kementan dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pusat Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Foto: Humas Kementan
AGRICOM, JAKARTA — Swasembada pangan bukan sekadar soal mencukupi kebutuhan nasional. Lebih dari itu, ini adalah tentang mengangkat martabat masyarakat dan mengubah kehidupan dari kemiskinan menuju kemandirian. Semangat inilah yang melandasi kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pusat Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.
"Dirjen saya ada lebih dari sepuluh, itu juga dirjennya Pak Budiman. Jadi tidak boleh ada ego sektoral. Kita ini pelayan masyarakat. Mari lebur jadi satu, gunakan semua potensi untuk membantu saudara-saudara kita yang masih di garis kemiskinan, tanpa birokrasi yang berbelit," tegas Amran, dikutip Agricom.id dari laman Kementan, Kamis (16/10).
BACA JUGA:
- Dari Kakao hingga Tebu, Hilirisasi di Sulsel Jadi Motor Ekonomi Baru Petani
Menurut Amran, upaya mengentaskan kemiskinan tidak bisa hanya berhenti pada konsep tataran, melainkan harus turun langsung ke lapangan dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Ia bahkan mencontohkan pengalaman pribadinya saat menerapkan pendekatan by name by address di salah satu kabupaten yang sebelumnya memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
“Waktu itu tingkat kemiskinannya 38%. Dalam satu sampai dua tahun turun jadi 8%. Caranya sederhana — kita data satu per satu warga miskin. Kalau mereka punya lahan, kita bantu dengan benih dan alsintan. Kalau lahannya sempit, kita bantu 50 ekor ayam. Dalam dua tahun, mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” ujar Amran.
Ia menekankan bahwa sektor pertanian memiliki peran vital dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena lebih dari setengah penduduk negeri ini hidup dari sektor pertanian. Kolaborasi dengan BP Taskin diharapkan bisa memperkuat berbagai program pemberdayaan, baik melalui bantuan sarana produksi, pengembangan usaha tani, maupun peningkatan kapasitas petani dan keluarga prasejahtera.
“Kalau semua kementerian dan lembaga bersinergi, hasilnya akan luar biasa. Kita tidak hanya bicara soal pangan cukup, tapi juga rakyat sejahtera dan mandiri,” tutur Amran optimistis.
BACA JUGA:
- Harga CPO KPBN Inacom Naik Tipis pada Jumat (17/10)
- Harga Karet SGX SICOM Turun ke Rp28.259 Pada Jumat (17/10), Tekanan Pasar Global Masih Berlanjut
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa program swasembada pangan dan pengentasan kemiskinan bisa berjalan beriringan — dengan pertanian sebagai motor penggerak perubahan sosial di pedesaan.
“Penduduk yang terlibat di sektor pertanian mencapai 160 juta jiwa. Kalau dihitung sampai hilirnya, 70% penduduk Indonesia bergerak di bidang ini. Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) dan kemudahan pupuk yang diberikan Presiden juga mendorong pendapatan petani naik signifikan. Nilai Tukar Petani kita sekarang 124, jauh di atas target 110 yang ditetapkan Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Kolaborasi program ini akan dimulai dengan pilot project di 10 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi, namun dengan kepala daerah yang dinilai proaktif dan berkomitmen tinggi terhadap perubahan. Pendekatan yang diusung tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis potensi pertanian rakyat, mulai dari peningkatan produktivitas, penyediaan alat dan mesin pertanian, hingga pemberdayaan rumah tangga miskin melalui peternakan dan usaha kecil.
Melalui skema aglomerasi, satu kabupaten sasaran akan menjadi poros bagi empat kabupaten sekitarnya, sehingga intervensi tidak hanya berdampak lokal, melainkan juga membentuk resonansi ekonomi kawasan. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara terukur dan menjadi model pembangunan inklusif di wilayah lain di Indonesia.
Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Kementerian Pertanian terhadap upaya kolaboratif ini. Ia menyebut bahwa langkah cepat Mentan Amran menjadi contoh konkret sinergi antarlembaga yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin.
“Kami dari BP Taskin diterima dengan sangat baik oleh Pak Menteri. Kami membicarakan pengentasan kemiskinan di sektor pertanian, didampingi dua deputi BP Taskin dan para Dirjen dari Kementerian Pertanian seperti Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perkebunan,” kata Budiman.
Budiman menjelaskan, MoU ini akan segera ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara Kedeputian BP Taskin dan tiga Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian, untuk memastikan data dan intervensi berjalan tepat sasaran.
“Kami mendata kantong-kantong kemiskinan secara by name by address di 10 kabupaten tahun ini, dan akan menjalinnya dengan program Kementerian Pertanian di subsektor peternakan, tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura,” ujarnya.
Ia menambahkan, program ini juga akan menjadi instrumen penting dalam mencapai target nasional penurunan angka kemiskinan sebagaimana Arah Presiden.
“Rata-rata kabupaten yang akan menjadi lokasi pilot project memiliki tingkat kemiskinan 11–15%, di atas rata-rata nasional. Dengan intervensi yang tepat, minimal 40% bisa turun. Bahkan kalau bisa, tuntas,” pungkas Budiman.
Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan BP Taskin ini merupakan langkah nyata dalam membangun pola pengentasan kemiskinan yang produktif, terukur, dan berkelanjutan, dengan sektor pertanian sebagai motor penggeraknya. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan menjadi model baru pembangunan inklusif yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama kesejahteraan bangsa. (A3)
