AGRICOM, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menegaskan optimisme bahwa kakao dapat menjadi komoditas strategis yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan pengembangan kakao membutuhkan koordinasi erat dan komitmen lintas sektor agar dampaknya benar-benar terasa dari hulu hingga hilir.

BACA JUGA: Harga Referensi Biji Kakao Januari 2026 Turun 5,27% akibat Lonjakan Pasokan Afrika Barat

“Saya optimistis, dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, kakao bisa menjadi komoditas strategis yang meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat industri, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional,” ujar Febrian dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kakao di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kakao—bersama kopi—tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai komoditas pertanian. Keduanya berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani, pengembangan wilayah, serta ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dalam rapat tersebut, Bappenas menekankan pentingnya pengembangan kakao secara lintas sektor melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, lembaga riset, dan mitra industri. Sinergi ini dinilai krusial untuk menghindari ego sektoral yang kerap menghambat percepatan pembangunan.

BACA JUGA: Mentan Amran Rangkul Purnabakti Kementan, Jadikan Pengalaman Senior Pilar Transformasi Pertanian

Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kakao yang akan berperan mendukung penguatan industri, termasuk mendorong hilirisasi kakao agar nilai tambah lebih banyak dinikmati di dalam negeri.

Pembahasan juga mencakup perumusan model baru pengembangan kakao, strategi intervensi, serta penentuan wilayah percontohan. Tiga daerah ditetapkan sebagai lokasi awal pengembangan, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur. Ketiganya diharapkan menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Febrian menegaskan, keberhasilan pengembangan kakao sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi di tingkat lapangan.

“Mulai dari penggunaan benih unggul bersertifikat, penerapan sistem poliklonal dalam peremajaan dan perluasan kebun, hingga penerapan Good Agricultural Practices dan Good Handling Practices harus dijalankan secara disiplin,” ujarnya dikutip Agricom.id dari laman Bapenas.

Selain aspek teknis, rapat juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, terutama petani. Pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi dinilai menjadi fondasi utama agar program tidak berhenti di level kebijakan, tetapi benar-benar terinternalisasi di lapangan.

“Pengalaman pengembangan kakao sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada komitmen nyata masyarakat. Karena itu, partisipasi petani harus menjadi pusat dari seluruh strategi,” pungkas Febrian. (A3)