Agricom.id, JAKARTA – Di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19) yang kian memprihatinkan, kementerian pertanian (Kementan) terus berkomitmen menggenjot padat karya di sektor perkebunan demi kesejahteraan petani Indonesia.
Di tahun 2020 program padat karya diharapkan dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia yang sedang menganggur atau rakyat yang membutuhkan (rakyat menengah ke bawah), khususnya petani/pekebun Indonesia.
"Arahan Presiden RI adalah mengutamakan program padat karya dengan memberikan peluang kerja bagi mereka yang kurang mampu, yang menganggur di desa dengan model upah kerja," kata Direktur Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Kementan, Kasdi Subagyono, di Jakarta, Senin (13/4/2020) dalam keterangan resmi yang diterima Agricom.id.
Menurutnya, pihaknya kini tengah berupaya dalam menghadapi dampak Covid-19 bagi para pekebun, melalui padat karya di sub sektor perkebunan.
“Kementan melalui Ditjenbun ikut berperan dalam penanggulangan Covid-19, antara lain, dengan pembelian vitamin, masker, dan penambah daya tahan tubuh untuk pegawai Ditjen Perkebunan dan pekebun,” katanya.
Selain itu Kasdi menyebutkan bahwa Ditjenbun turut melakukan penyediaan angkutan untuk pendistribusian pangan, khususnya, gula dan minyak goreng dari wilayah sentra produksi ke provinsi lain yang mengalami kekurangan pasokan, sedangkan operasi pasar dilakukan untuk memenuhi 40 pasar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dan pasar di seluruh provinsi.
Untuk pemberian upah kerja, lanjut Kasdi, pihaknya melibatkan pekebun pada kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Ditjenbun, “Pemberian upah kerja diberikan khususnya kepada seluruh provinsi. Kegiatan tersebut mencakup pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), pembukaan lahan tanpa bakar, peremajaan, perluasan, rehabilitasi, dan intensifikasi,” katanya.
Kasdi menambahkan, “Pemberian upah kerja (harian orang kerja/HOK.red) dilakukan sesuai dengan standar good agricultural practices (GAP) dan satuan biaya perkebunan,” tambahnya.
Dia juga menyampaikan bahwa ke depan Kementan akan melakukan penyediaan benih kelapa genjah untuk 200 kabupaten di Indonesia agar dapat ditanam di pekarangan rumah. “Penyediaan benih kelapa genjah mencapai 500.000 batang di 19 provinsi atau 200 kabupaten/kota, Basis penyalurannya dilakukan melalui kepala keluarga (KK) dan berdasarkan GAP.
“Penyediaan kelapa genjah ini dan pemberian upah kerja untuk pekebun dapat membantu pemasukan pendapatan pekebun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memelihara kebun serta usahanya,” katanya.
Kasdi menyebutkan bahwa selain menerapkan upaya padat karya, pihaknya akan tetap melakukan koordinasi untuk meningkatkan ekspor komoditas perkebunan ke depannya. (A2)
