AGRICOM, JAKARTA - Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa telah sepakat untuk membentuk Gugus Tugas Gabungan Ad Hoc (Ad Hoc Joint Task Force) mengenai European Union Deforestation Regulation (EUDR), dengan tujuan mengatasi berbagai aspek terkait pelaksanaan EUDR yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia. Gugus tugas ini juga didirikan untuk mengidentifikasi solusi dan opsi terbaik dalam implementasi EUDR.
Pertemuan awal Gugus Tugas Gabungan Ad Hoc mengenai EUDR diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat (4/08). Pertemuan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, Sekretaris Jenderal Kementerian Perkebunan dan Komoditas (MPC) Malaysia, YBhg. Dato' Mad Zaidi bin Mohd Karli, serta Direktur Diplomasi Hijau dan Multilateralisme dari Komisi Eropa (EC), Astrid Schomaker.
Deputi Musdhalifah menegaskan bahwa pertemuan ini diadakan dengan tujuan mencapai pemahaman bersama di antara negara produsen dan konsumen terkait hal ini.
Baca juga : Mendag Zulkifli Hasan : Perundingan Indonesia-EU CEPA Jadi Agenda Prioritas dan Ditargetkan Segera Selesai
Perlu diketahui bahwa Ad Hoc Joint Task Force on EUDR dibentuk setelah Indonesia dan Malaysia melakukan Joint Mission bersama ke Brussels pada tanggal 30 – 31 Mei 2023 dan kunjungan lanjutan Komisi Eropa ke Indonesia dan Malaysia pada 26 – 28 Juni 2023. Ad Hoc Joint Task Force on EUDR sendiri menjadi platform yang berfungsi sebagai mekanisme konsultatif untuk mendukung koordinasi dan mendorong pemahaman bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa terkait dengan EUDR.
Dato' Mad Zaidi bin Mohd Karli kick-off meeting tersebut menekankan bahwa kerja sama merupakan jalan keluar dan solusi yang dapat diinspirasi melalui praktik terbaik pada masing-masing komoditas. Sementara itu, Astrid Schomaker menyatakan pengakuannya atas kemajuan yang dicapai Indonesia dan Malaysia dalam mengurangi deforestasi dan menyambut baik berbagi informasi dan klarifikasi lebih lanjut terkait regulasi deforestasi.
Kick-off meeting yang difasilitasi oleh Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) tersebut menyepakati Kerangka Acuan (TOR) yang mencakup isu-isu antara lain keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok, skema sertifikasi nasional yang relevan, data ilmiah tentang deforestasi dan degradasi hutan.
Baca juga : Jadi Faktor Krusial Pertanian, Mentan SYL : Permudah Akses Pupuk Untuk Petani
Pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan dan pemangku kepentingan komoditas terkait dengan EUDR ini berbagi informasi tentang implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), dan tools ketelusuran yang ada. Ad Hoc Joint Task Force on EUDR sendiri akan menyelesaikan tugasnya pada akhir tahun 2024 dengan kemungkinan diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagai informasi, pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan pada November 2023 dengan tuan rumah yang akan ditentukan kemudian. (T4)
