AGRICOM, WASHINGTON DC – Menghadapi dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS), Pemerintah Indonesia bergerak cepat. Presiden Prabowo Subianto langsung menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk memimpin delegasi ke AS. Delegasi ini terdiri dari pimpinan berbagai kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan isu tarif dan perdagangan internasional.
Delegasi RI dijadwalkan bertemu dengan empat pejabat utama AS, yaitu Secretary of State, United States Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce, dan Secretary of Treasury. Selain itu, pertemuan juga dirancang dengan asosiasi bisnis, lembaga swasta, dan mitra potensial lainnya.
Langkah cepat pemerintah RI mendapat apresiasi tinggi dari pihak AS. “Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diajak membahas kerja sama ekonomi bilateral dengan AS, demi mewujudkan perdagangan yang adil dan seimbang,” ujar Menko Airlangga, dikutip Agricom.id dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Rabu (18/4).
BACA JUGA:
- Mentan Amran Dampingi Presiden Prabowo Kunjungan Kenegaraan ke Timur Tengah
Pada hari pertama kunjungan, Kamis (17/4), Menko Airlangga dan rombongan bertemu langsung dengan Ambassador Jamieson Greer (USTR) dan Howard Lutnick (Secretary of Commerce). Pertemuan ini difokuskan untuk merumuskan strategi menghadapi potensi kebijakan tarif resiprokal dari AS terhadap Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan sejumlah tawaran dan permintaan, termasuk peningkatan pembelian energi, produk pertanian, dan jasa EPC. Kerja sama strategis dalam pengelolaan critical minerals juga dibahas. Selain itu, RI mendorong pemberian insentif bagi perusahaan kedua negara untuk meningkatkan investasi, serta kelancaran prosedur impor produk AS ke Indonesia dan beberapa investasi strategis di kedua negara.
Pemerintah RI juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama di bidang pendidikan, sains, ekonomi digital, dan jasa keuangan. Disampaikan pula harapan agar AS menerapkan tarif lebih rendah untuk produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak bersaing langsung dengan industri domestik AS, demi menjaga rantai pasok strategis dan keamanan ekonomi bersama.
Respons AS sangat positif. Pemerintah AS menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti pembahasan secara teknis dan menargetkan penyelesaian kerangka kerja sama dalam 60 hari. “Kedua pihak sepakat bahwa isu tarif dan kerja sama ekonomi bilateral RI-AS akan dirampungkan dalam dua bulan ke depan,” tegas Menko Airlangga.
Ke depan, kedua negara akan menjajaki pembentukan kerangka *Strategic Economic Partnership*, yang mencakup kemitraan perdagangan dan investasi, kerja sama pengelolaan *critical minerals*, dan pembangunan koridor rantai pasok yang tangguh. (A3)
