AGRICOM, JAKARTA – Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), R. Azis Hidayat, mengusulkan pembentukan Pelaksana Harian Komite ISPO guna memperkuat pelaksanaan teknis dan administratif sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Usulan ini disampaikan menyusul perubahan struktur Komite ISPO yang kini tidak lagi memiliki Dewan Pengarah. Dalam struktur baru, posisi Ketua Komite dijabat langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Azis, struktur saat ini belum cukup efektif dalam menangani tantangan teknis di lapangan. Dengan adanya Pelaksana Harian, pelaksanaan fungsi ISPO diharapkan menjadi lebih optimal.
Data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan, hingga saat ini baru sekitar 100 ribu hektare kebun rakyat yang bersertifikat ISPO dari total 6,94 juta hektare. Hambatan utama yang dihadapi petani adalah legalitas lahan, seperti belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).
BACA JUGA:
- ISPO Diperluas: Pemerintah Tegaskan Standar Sawit Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir
- Kemenperin Siapkan Skema ISPO Hilir untuk Perkuat Daya Saing Produk Olahan Sawit
“Dari sekitar 6,9 juta hektare, mungkin hanya 980 ribu hektare yang memiliki SHM atau STDB dan bisa lolos sertifikasi. Sisanya, sekitar 6 juta hektare, belum memenuhi syarat,” ujar Azis dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Jakarta, Rabu (4/6/2025) yang dihadiri Agricom.id.
Persoalan serupa juga dialami perusahaan besar. Banyak perusahaan sawit masih dalam proses memperoleh Hak Guna Usaha (HGU), yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. “Ini menjadi tantangan besar karena berpotensi menggagalkan upaya sertifikasi,” imbuhnya.
Meski demikian, GAPKI tetap menunjukkan komitmennya untuk mencapai 100 persen sertifikasi ISPO. Salah satu bentuk konkret adalah pembentukan bidang khusus di internal organisasi untuk menangani isu ISPO dan kemitraan dengan petani. “Saya sendiri ditugaskan khusus untuk memastikan pencapaian target ini,” tegas Azis.
Per Juni 2025, dari total 1.177 anggota GAPKI, sebanyak 687 perusahaan atau sekitar 58 persen telah memperoleh sertifikat ISPO, dengan luas lahan tersertifikasi mencapai 3,6 juta hektare. GAPKI terus mendorong agar seluruh anggotanya segera mengikuti sertifikasi.
GAPKI juga menjalankan sejumlah program pendukung, seperti Klinik ISPO di 15 provinsi, pelatihan auditor ISPO dengan tarif khusus bagi anggota, serta kegiatan edukasi dan advokasi di berbagai forum, termasuk dalam ajang Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Bali.
Sebagai mitra strategis pemerintah, GAPKI berkomitmen mendukung kebijakan keberlanjutan industri sawit nasional. “Kami selalu mematuhi regulasi dan siap memberikan masukan terhadap kebijakan yang belum efektif di lapangan. Ini adalah bagian dari strategi percepatan ISPO,” pungkas Azis. (A3)
