AGRICOM, KLATEN — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam peluncuran program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digelar di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Peluncuran ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat distribusi pangan dan kebutuhan pokok rakyat melalui penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa.

Program KDMP menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah membangun sistem ekonomi kerakyatan yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan distribusi pangan yang kerap merugikan petani dan konsumen.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan struktural bagi rakyat kecil untuk mandiri secara ekonomi. Ia menggambarkan koperasi sebagai kekuatan kolektif yang mampu menyatukan potensi ekonomi rakyat jika dikelola dengan semangat gotong royong.

BACA JUGA: 

- Program BR 2025: Kementan Perkuat Produksi Gula dengan Benih Unggul dan Dukungan KUR

- Kementan Perkuat Ketersediaan Benih Kakao Bersertifikat Lewat Pemurnian dan Penilaian Kebun Sumber

“Hari ini adalah hari yang bersejarah. Kita memulai usaha besar. Koperasi adalah alat perjuangan bagi mereka yang lemah. Yang kuat membuat PT, holding, incorporated. Tapi bagi rakyat kecil, koperasi adalah kekuatan kolektif,” tegas Prabowo dikutip Agricom.id dari laman resmi Kementan.

Presiden juga menyampaikan analogi sederhana: satu lidi mudah patah, tapi jika digabung, akan menjadi kuat. Semangat inilah yang hendak dihidupkan melalui koperasi desa—yakni solidaritas dan kebersamaan sebagai fondasi kekuatan ekonomi rakyat.

Perangi Praktik Curang Distribusi Pangan

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti berbagai praktik curang dalam tata niaga pangan yang merugikan masyarakat luas. Salah satunya adalah manipulasi kualitas beras yang diberi label premium meski tidak sesuai standar. Ia menegaskan bahwa praktik seperti ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain seperti Malaysia.

“Banyak yang nakal, beras biasa diganti saja stempelnya jadi beras premium. Tapi ini harus kita tertibkan,” ujarnya.

Presiden juga mengapresiasi langkah tegas Mentan Amran dalam menangani mafia pangan sejak periode pertama menjabat. Menurutnya, meskipun mafia pangan kerap muncul kembali, pemerintah saat ini memiliki kemampuan pengawasan yang lebih canggih, termasuk laboratorium mutu di daerah dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk melacak penyimpangan.

80.081 Koperasi Desa Terbentuk

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melaporkan bahwa hingga saat ini, telah terbentuk 80.081 unit Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Sebanyak 108 koperasi bahkan telah siap beroperasi secara penuh. Koperasi ini akan menjalankan beragam usaha, khususnya di sektor pangan, berdasarkan potensi dan kebutuhan di masing-masing desa.

“Kita tidak boleh bergantung pada impor. Kita harus berdaulat atas pangan, air, dan energi. Dan itu dimulai dari desa,” ujar Zulkifli Hasan.

Mentan Amran: Potong Rantai Panjang Distribusi

Mentan Amran menyambut positif peluncuran KDMP dan menyebutnya sebagai momentum kebangkitan ekonomi desa. Ia menyatakan bahwa koperasi merupakan solusi konkret untuk memangkas rantai panjang distribusi pangan, yang selama ini menempatkan petani dalam posisi lemah dan bergantung pada tengkulak atau mafia.

“Koperasi desa yang kuat akan memutus mata rantai ketergantungan petani pada tengkulak. Ini adalah upaya strategis untuk memperbaiki tata niaga pangan nasional,” kata Amran.

Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Pertanian akan mendukung penuh koperasi desa dalam aspek pembinaan, pengawasan mutu, dan distribusi input pertanian. Ke depan, koperasi desa diharapkan dapat mencegah beredarnya pupuk oplosan, beras tak sesuai mutu, maupun minyak goreng yang tidak sesuai takaran.

“Koperasi desa akan menjadi simpul baru dalam tata niaga pangan yang sehat, transparan, dan berpihak pada petani. Ini juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara nyata,” tambah Amran. (A3)