AGRICOM, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis dan berani untuk menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi petani, di tengah fluktuasi harga pupuk non-subsidi di pasar global.

Kenaikan harga pupuk terjadi akibat situasi geopolitik global, naik-turunnya harga gas alam, serta pembatasan ekspor dari negara-negara produsen pupuk utama. Meski begitu, Sudaryono memastikan bahwa petani tak perlu khawatir, karena pemerintah telah menetapkan kebijakan baru di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden telah memutuskan bahwa pengadaan pupuk subsidi tidak lagi berbasis anggaran, melainkan berbasis volume. Artinya, berapa pun harga bahan baku di dunia, pemerintah tetap menjamin volume pupuk yang cukup untuk petani,” ujar Sudaryono dikutip Agricom.id dari laman resmi Kementan, Minggu (27/7/2025).

BACA JUGA: 

- Kopdes Merah Putih, Strategi Prabowo Perpendek Rantai Pangan

- Mentan Amran Pantau Gerakan Pangan Murah di Majene, Targetkan Harga Beras Turun dalam Dua Pekan

Kebijakan ini, lanjutnya, menjadi jaminan nyata bahwa petani tidak akan dirugikan oleh lonjakan harga global. Dengan pendekatan berbasis volume, distribusi pupuk akan lebih adil dan stabil.

“Yang dijamin negara adalah jumlah pupuknya, bukan harganya. Ini membuat petani lebih tenang menghadapi musim tanam,” tegasnya.

Sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, Sudaryono juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian bersama BUMN pupuk telah menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperbaiki sistem distribusi, dan memastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani yang benar-benar berhak.

“Kami bergerak cepat sejak awal tahun. Stok dalam negeri kami jaga, dan distribusi diperkuat. Petani tidak perlu panik,” ujarnya.

Ia menambahkan, transformasi tata kelola distribusi juga tengah dipercepat melalui digitalisasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk memantau secara akurat kebutuhan pupuk di tiap daerah dan mengatur pengiriman secara efisien.

“Kami tidak bisa terus pakai cara lama. Dengan digitalisasi, distribusi bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan,” katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mulai mendorong diversifikasi sumber bahan baku agar tidak tergantung pada negara-negara tertentu yang sedang menghadapi ketidakstabilan politik atau ekonomi.

Menghadapi musim tanam utama di paruh kedua 2025, pemerintah menargetkan stabilitas pasokan dan harga pupuk sebagai prioritas utama untuk mendukung produksi pangan nasional.

“Kami ingin petani tetap bisa tanam tanpa dibebani lonjakan harga pupuk. Produksi pangan harus terus berjalan,” kata Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.

Ia juga mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga distributor dan petani, untuk aktif menjaga kelancaran distribusi pupuk dan segera melaporkan jika ada kendala di lapangan.

“Kami terbuka terhadap laporan dan siap turun langsung. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (A3)