Kementan menggerakkan kolaborasi besar lintas lembaga—dari BUMN hingga Kejaksaan—untuk memastikan hilirisasi perkebunan benar-benar menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Foto: Humas Ditjenbun

AGRICOM, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) semakin serius mendorong hilirisasi sektor perkebunan. Melalui Entry Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis Program Hilirisasi Perkebunan yang digelar Rabu (12/11/2025) di Jakarta, Ditjen Perkebunan mengumpulkan berbagai pihak untuk menyamakan langkah, menyatukan strategi, dan memastikan program hilirisasi benar-benar berdampak bagi petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali mengingatkan pentingnya hilirisasi sebagai mesin peningkatan nilai tambah komoditas nasional. “Kita kuat di hulu, tapi hilirnya harus digenjot. Tujuan kita jelas: mengurangi impor, membuka lapangan kerja, dan yang paling penting, menyejahterakan petani,” ujarnya.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menambahkan bahwa hilirisasi adalah mandat langsung dari Presiden untuk memperkuat strategi produksi komoditas serta ketahanan pangan. “Pengembangan hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah, mendorong pendapatan petani, dan memperkuat perekonomian nasional,” katanya.

BACA JUGA: 

- IPOC 2025: Kementan Genjot Produktivitas Menuju Sawit Berkelanjutan

- IPOC 2025: Dirjen Perkebunan Sebut Industri Sawit Jadi Pilar Devisa dan Ciptakan Lapangan Kerja bagi Jutaan Rakyat

Program Besar, Target Jelas, Anggaran Multiyears

Untuk mempercepat hilirisasi, Ditjen Perkebunan menggelontorkan anggaran multiyears 2025–2027 sebesar Rp 9,95 triliun. Fokusnya mencakup pengembangan tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala di kawasan seluas 870.890 hektar. Program ini bertujuan untuk menciptakan potensi lapangan kerja bagi 1,6 juta orang.

Tahun pertama (2025) akan dibuka dengan pengembangan lahan seluas 131.834 hektar. Pemerintah memberikan dukungan mulai dari benih unggul, pupuk organik, hingga fasilitas pengolahan lahan dan penanaman.

Roni menegaskan bahwa hilirisasi tidak mungkin berjalan tanpa kerja kolektif. “Peran BUMN, TNI, Kejaksaan, akademisi, ormas, dan kelompok milenial sangat penting. Hilirisasi adalah kerja besar dan tidak bisa dilakukan sendiri,” tegasnya.

Pengawasan Diperketat: Kejaksaan Turun Tangan

Agar program berjalan sesuai rencana, Kementan menggandeng Kejaksaan Agung dalam pengamanan dan pengawasan. Direktur IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Setiawan Budi Cahyono, menyampaikan komitmennya.

“Program ini menyentuh langsung petani melalui penyaluran benih. Kami akan mengawal penuh agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar Setiawan.

Dorong Ekspor dan Perkuat Nilai Tambah

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian, menekankan bahwa Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang berjalan tiga tahun akan fokus memperkuat peluang ekspor komoditas perkebunan.

“Tujuannya jelas: meningkatkan nilai tambah bagi petani dan menjadikan produk kita lebih kompetitif di pasar dunia,” katanya. Ia menekankan pentingnya kualitas benih dan peningkatan produktivitas sebagai landasan keberhasilan hilirisasi.

Sinergi yang Menyatukan: Demi Petani yang Lebih Makmur

Entry Meeting ini juga ditandai dengan ditandatanganinya Pakta Integritas antara Ditjen Perkebunan dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk keseriusan menjalankan program dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Baginda menutup pertemuan dengan pesan kuat: “Ini bukan sekedar proyek pembangunan. Ini adalah gerakan bersama untuk memastikan kebijakan dan anggaran benar-benar kembali pada petani—membangun kemandirian, memperkuat kawasan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,” tutupnya. (A3)