Melalui GERNAS KARET, APKARINDO Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan replanting karet harus didukung bibit unggul, pupuk subsidi, pendampingan, dan hilirisasi agar benar-benar berpihak pada petani rakyat. Foto: Istimewa
AGRICOM, PALEMBANG — Petani karet rakyat pada dasarnya tidak menolak program peremajaan atau replanting. Yang mereka butuhkan adalah replanting yang adil, realistis, dan benar-benar berpihak pada kondisi di lapangan. Tanpa dukungan menyeluruh dari negara, replanting justru berpotensi menjadi beban baru bagi jutaan petani karet.
Saat ini, jutaan hektare kebun karet rakyat di berbagai daerah telah memasuki usia tua, rentan terserang penyakit, dan mengalami penurunan produktivitas. Kondisi ini mengancam keberlanjutan penghidupan petani sekaligus daya saing karet nasional. Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong lahirnya GERNAS KARET (Gerakan Nasional Peremajaan Karet), sebuah inisiatif yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata petani di lapangan.
BACA JUGA: Harga Karet SGX–Sicom Senin (2/2) Turun, Tertinggi Rp 31.586 per Kg
Ketua DPW APKARINDO Sumsel H. Supartijo menegaskan, “Replanting yang dibutuhkan petani bukan sekadar program tanam ulang, melainkan sebuah ekosistem kebijakan yang utuh,” tegas Supartijo, dalam notulensi yang diterima Agricom.id, Selasa (3/2).
Setidaknya, terdapat lima elemen kunci yang harus dipenuhi agar peremajaan karet benar-benar berdampak. Pertama, jaminan bibit unggul dan tahan penyakit. Negara perlu memastikan ketersediaan bibit karet bersertifikat dengan produktivitas tinggi serta tahan terhadap hama dan penyakit, terutama gugur daun. Tanpa kualitas bibit yang tepat, replanting hanya akan mengulang kegagalan masa lalu.
Kedua, dukungan alat berat untuk pembukaan lahan ramah lingkungan. Praktik tebang, tebas, dan bakar telah dilarang, dan petani mematuhi aturan tersebut. Namun sebagai konsekuensinya, pemerintah harus hadir menyediakan alat berat untuk land clearing yang ramah lingkungan. Biaya pembukaan lahan secara manual dinilai terlalu mahal dan tidak terjangkau oleh petani kecil.
Ketiga, pendampingan penyuluh yang aktif dan berkelanjutan. Replanting bukan sekadar menanam kembali pohon karet. Diperlukan pendampingan teknis sejak persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga penyadapan sesuai standar anjuran agar kebun rakyat benar-benar produktif.
Keempat, akses pupuk bersubsidi bagi karet rakyat. Selama ini, pupuk subsidi lebih banyak menyasar komoditas pangan tertentu. Padahal, karet memiliki peran strategis sebagai penjaga ekologi sekaligus penyumbang devisa negara. APKARINDO menilai sudah saatnya tanaman karet masuk dalam prioritas kebijakan pupuk bersubsidi.
Kelima, pengembangan tanaman sela berbasis kearifan lokal. Selama masa belum menghasilkan, petani tetap harus memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah diharapkan memfasilitasi bibit tumpangsari seperti nanas, padi, jagung, kedelai, serta tanaman pangan lokal lainnya agar petani tidak kehilangan pendapatan selama masa replanting.
Namun demikian, Supartijo menegaskan bahwa GERNAS KARET tidak boleh berhenti di tingkat kebun. Program ini harus terhubung langsung dengan agenda hilirisasi karet nasional. Petani dan koperasi perlu didorong dan dilatih untuk mengolah lateks cair menjadi produk bernilai tambah, mulai dari lateks konsentrat, aspal karet, hingga berbagai produk rumah tangga dan kebutuhan industri.
Konsep inilah yang disebut APKARINDO Sumsel sebagai “Kampung Karet”—sebuah ekosistem di mana kebun diremajakan, produksi meningkat, nilai tambah tinggal di desa, dan petani tidak lagi hanya menjadi penonton dalam rantai industri karet.
“Replanting tanpa hilirisasi adalah jalan buntu. Sebaliknya, hilirisasi tanpa replanting hanyalah ilusi,” tegasnya.
Organisasi petani ini menekankan bahwa negara harus hadir secara utuh, dari hulu hingga hilir. Petani karet, siap bergerak dan berbenah, asalkan tidak dibiarkan berjalan sendiri menghadapi tantangan struktural yang ada.
Dengan semangat GERNAS KARET, APKARINDO Sumsel mendorong pembangunan Kampung Karet, pemanfaatan aspal berbasis lateks, serta peningkatan nilai tambah karet rakyat sebagai fondasi ketahanan ekonomi desa sekaligus penjaga ekologi. (A3)
