Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idulfitri 1447 H, Kementerian Perdagangan mendorong percepatan distribusi barang kebutuhan pokok ke seluruh daerah untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga di tengah potensi gangguan cuaca pada Februari–Maret 2026. Foto: Istimewa
AGRICOM, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong percepatan distribusi barang kebutuhan pokok (bapok) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi akibat kondisi cuaca yang diperkirakan kurang bersahabat pada Februari–Maret 2026.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal S. Shofwan, mengatakan percepatan distribusi menjadi kunci menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bapok selama HBKN. Hal itu disampaikannya usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Ramadan dan Idulfitri 1447 H, Kamis (29/1), di Jakarta.
“Faktor cuaca pada Februari dan Maret 2026 perlu menjadi perhatian serius. Karena itu, kami sepakat seluruh distributor, termasuk Bulog dan ID Food, agar mempercepat penyaluran bapok ke seluruh wilayah Indonesia sebelum HBKN,” ujar Iqbal, dikutip Agricom.id dari laman Kemendag, Kamis 5/2).
BACA JUGA: Kemenperin Dorong Industri Pati Ubi Kayu, Perkuat Rantai Pasok untuk Swasembada Pangan
Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat tersebut, potensi cuaca ekstrem diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2026, terutama di wilayah Sumatra, Sulawesi, dan Papua. Percepatan distribusi diharapkan dapat memastikan stok bapok di daerah-daerah tersebut tetap aman saat permintaan meningkat pada periode HBKN.
Untuk mendukung distribusi antarpulau, khususnya ke kawasan Indonesia Timur, Kemendag menekankan pentingnya optimalisasi dukungan logistik melalui tol laut. Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Perhubungan, dibahas kesiapan layanan pelabuhan, termasuk inventarisasi ketersediaan kontainer guna mendukung penugasan dan kelancaran distribusi bapok.
Di sisi lain, Iqbal juga menyoroti dampak positif implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Aturan ini mengamanatkan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng sawit sebesar 35% untuk minyak goreng rakyat.
BACA JUGA: Tender CPO KPBN Inacom Rabu (4/2) Masih WD, Penawaran Tertinggi Rp 14.900 Per Kg
“Harga rata-rata nasional MINYAKITA saat ini berada di level Rp16.500 per liter, turun sekitar Rp300 per liter dibandingkan minggu sebelumnya. Kami berharap, jika DMO berjalan optimal hingga akhir bulan ini, harga eceran tertinggi bisa tercapai sesuai kesepakatan,” kata Iqbal.
Kemendag juga mencatat kondisi pasokan telur ayam secara nasional saat ini berada dalam kondisi surplus. Iqbal mengimbau dinas perdagangan di daerah agar aktif berkoordinasi dengan asosiasi peternak ayam petelur guna memanfaatkan pasokan yang melimpah tersebut.
“Jika terdapat dinamika terkait ketersediaan telur ayam, silakan berkoordinasi dengan kami atau langsung dengan Asosiasi Peternak Ayam Petelur Indonesia (Pinsar Petelur Nasional),” ujarnya.
Lebih lanjut, Kemendag mendorong pemerintah daerah untuk menginisiasi rapat koordinasi di wilayah masing-masing bersama para pemangku kepentingan. Langkah ini mencakup penguatan pemantauan harga dan stok, peningkatan kerja sama perdagangan bapok antardaerah, serta intensifikasi koordinasi dengan Bulog dan BUMN pangan guna mengoptimalkan pasokan ke pasar rakyat.
Kemendag juga mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, asosiasi, dan pelaku usaha swasta untuk bersinergi sesuai peran dan kewenangannya. Sinergi tersebut dinilai krusial dalam menjaga kelancaran pasokan, distribusi, dan perdagangan bapok—termasuk barang penting seperti elpiji—serta memastikan komunikasi publik yang positif dan kondusif kepada masyarakat menjelang, selama, hingga setelah Ramadan dan Idulfitri 1447 H. (A3)
