Agricom.id, RIAU - Gubernur Provinsi Riau, H. Syamsuar mengatakan, penetapan pembatasan sosial berskala bebas (PSBB) di tengah pandemi virus corona (Covid-19) berdampak terhadap sendi kehidupan masyarakat, di antaranya, ketahanan pangan daerah. Untuk mengantisipasi terjadinya defisit pangan di Provinsi Riau, pemerintah daerah (Pemda) bersama petani mulai melakukan gerakan tanam penyediaan pangan dan hortikultura di daerah sendiri.

"Daerah lain juga memberlakukan PSBB sehingga arus masuknya bahan pangan dari daerah lain ke daerah kita, tentunya, juga akan terbatas, dan harganya kemungkinan besar akan naik pula," katanya saat memberikan arahan pada acara 'Gerakan Tanam Penyediaan Pangan Daerah' di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Rabu (6/05/2020) dalam keterangan tertulis yang diterima Agricom.id.

Menurutnya, ia telah memberikan instruksi kepada bupati/walikota se-Provinsi Riau untuk melakukan ‘Gerakan Tanam Penyediaan Pangan Daerah’ dengan menanam berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura, seperti, padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, aneka tanaman sayuran, dan buah.

"Tujuannya, menjaga keseimbangan supply dan demand bahan pangan, serta stabilisasi harga pangan," ucapnya.

Lebih lanjut, Syamsuar menerangkan bahwa gerakan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan intensifikasi, berupa peningkatan produktivitas, pemanfaatan lahan pekarangan, tanaman tumpang sari, serta penanaman dalam pot/polybag. Selain itu gerakan ini juga bisa dilakukan melalui ekstensifikasi, berupa, perluasan areal tanam dengan cetak sawah baru, rehabilitasi sawah terlantar, optimalisasi lahan, pemanfaatan lahan tidur (sleeping land) dan lahan-lahan milik kantor/lembaga pemerintah/swasta yang tidak dimanfaatkan.

"Ini juga sekaligus merespon instruksi Presiden Joko Widodo terkait membuka lahan sawah baru sebagai antisipasi kekeringan. Sesuai rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang telah ditetapkan pada tahun 2018, kita telah menetapkan pola ruang khusus pertanian Provinsi Riau seluas 514.130 ha," ungkapnya.

Syamsuar juga turut menyampaikan laporan dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura terkait luas panen padi di Provinsi Riau. Pada bulan April lalu luas panen mencapai 3.329,8 hektar (ha) dan diperkirakan pada bulan Mei luas panen mencapi 4.581,1 ha. Pada bulan Juni mendatang Provinsi Riau akan panen seluas 9.246,4 ha. Sedangkan produksi beras pada bulan April-Juni mencapai 40.435,1 ton.

"Perlu saya tegaskan bahwa ada atau tidak ada pandemi Covid-19, kita tidak boleh terlena, pertanian harus terus bergerak, tidak boleh berhenti," sambungnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sejumlah provinsi yang sebelumnya mengalami defisit beras kini telah berkurang. Ini terjadi lantaran pemerintah melakukan intervensi dengan memasok kebutuhan beras ke beberapa wilayah.

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya mencatat, tujuh provinsi mengalami defisit beras, yakni, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

"Setelah diintervensi, maka yang tersisa adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Maluku Utara," kata Syahrul.

Syahrul juga menegaskan, upaya intervensi yang dilakukan pemerintah, di antaranya, mengalokasikan stok beras secara nasional dari daerah yang surplus ke daerah yang mengalami defisit, serta berkoordinasi dengan badan urusan logistik (Bulog) untuk mendistribusikan stok beras.

"Kelancaran distribusi menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan stok beras," tandasnya. (A2)