AGRICOM, JAKARTA – Solidaridad Indonesia, organisasi masyarakat sipil yang aktif di sektor hulu kelapa sawit, menyatakan komitmennya untuk mendampingi petani sawit rakyat dalam memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menyampaikan bahwa tingkat sertifikasi ISPO di kalangan petani masih sangat rendah. “Baru sekitar 1 persen dari total 2,5 juta petani rakyat atau mencakup 6,9 juta hektare lahan yang tersertifikasi. Ini menjadi pekerjaan besar yang harus kita tangani bersama,” ujarnya dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Jakarta, Rabu (4/6/2025) yang dihadiri Agricom.id.

Saat ini, Solidaridad aktif di beberapa wilayah utama seperti Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur, serta Lampung. Meskipun turut mengelola komoditas lain, kelapa sawit tetap menjadi fokus utama.

BACA JUGA:

- Kemenperin Siapkan Skema ISPO Hilir untuk Perkuat Daya Saing Produk Olahan Sawit

- GAPKI Usulkan Pembentukan Pelaksana Harian Komite ISPO untuk Perkuat Sertifikasi Sawit Berkelanjutan

Melalui proyek Reclaim Sustainability, Solidaridad membantu petani mempersiapkan diri menuju praktik berkelanjutan, baik dalam tata kelola kebun maupun pemenuhan regulasi untuk sertifikasi ISPO dan RSPO. Dalam periode 2019–2024, Solidaridad telah melatih 24.687 petani. Sebanyak 6.929 persil lahan berhasil dipetakan dengan total luas 8.955 hektare, dan 4.862 dokumen Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) telah diterbitkan.

Dalam hal sertifikasi, Solidaridad mencatat bahwa sejauh ini 220 petani dampingan telah memperoleh sertifikasi ISPO. Sementara itu, 1.023 petani telah tersertifikasi RSPO dan 2.463 lainnya memperoleh sertifikasi Regen Agri.

Solidaridad juga mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang ISPO, khususnya melalui penguatan kolaborasi multipihak dan peningkatan kesiapan petani. Di Kalimantan Barat, Solidaridad bermitra dengan Koperasi Credit Union Keling Kumang, SPKS, dan asosiasi petani setempat untuk memperkuat kelembagaan petani menuju sertifikasi.

Dari sisi pendanaan (Pasal 16), Solidaridad memberikan dukungan berupa pelatihan dan pemetaan lahan. Namun untuk pembiayaan proses audit sertifikasi, pihaknya belum memiliki dukungan dana. “Kami berharap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat mempercepat proses sertifikasi melalui dukungan pembiayaan,” kata Edy.

Sebagai bagian dari peningkatan kapasitas (Pasal 3), Solidaridad rutin mengadakan forum diskusi kelompok (FGD) dan sekolah lapang untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai praktik budidaya berkelanjutan serta aspek sosial dan lingkungan.

Solidaridad juga aktif dalam forum advokasi kebijakan (Pasal 23), bekerja sama dengan Apkasindo, SPKS, dan konsorsium Keling Kumang. Melalui kegiatan seperti Recruitability, organisasi ini memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan termasuk PPHBUN dan BPDPKS untuk mendorong percepatan sertifikasi ISPO.

“Pemahaman tentang ISPO di tingkat nasional sudah cukup baik. Namun, kesenjangan pemahaman masih besar di daerah,” tutup Edy. (A3)