AGRICOM, JAKARTA - Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam mengusut kasus dugaan praktik pengoplosan beras premium dengan kualitas rendah. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem, Cindy Monica Salsabila, menyebut pengoplosan beras sebagai kejahatan yang sistematis dan merugikan masyarakat luas. Ia menilai praktik ini dilakukan oleh pelaku besar dalam industri pangan dan bukan sekadar kesalahan teknis.
“Kami mendukung penuh sikap tegas Pak Menteri. Ini bukan hanya pelanggaran niaga, tetapi sudah masuk ke ranah kejahatan sistematis yang berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk memastikan keamanan dan mutu pangan,” tegas Cindy, dikutip Agricom.id dari laman Kementan.
BACA JUGA:
- Mentan Amran Umumkan Pupuk ZA Subsidi untuk Tebu Plasma
- Wementan Sudaryono Kecam Praktik Pupuk Palsu: Zalim dan Harus Diberantas
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Kementerian Pertanian untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen.
Ketua Komisi IV DPR RI, Hediati Hariyadi atau yang dikenal dengan Titiek Soeharto, juga menegaskan pentingnya penanganan serius atas kasus ini. Ia meminta agar Kementan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, untuk menindak tegas pelaku yang terlibat.
“Kami sudah dengar langsung laporan dari Menteri Pertanian. Intinya, kasus ini harus diusut tuntas. Jika terbukti ada perusahaan yang curang, mereka harus diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Jangan sampai hal seperti ini terulang lagi,” ujar Titiek.
Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan laporan tertulis yang rinci, mencakup temuan di lapangan, langkah penindakan, koordinasi dengan lembaga penegak hukum, serta rekomendasi kebijakan guna mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan bahwa pemerintah saat ini tengah mendalami indikasi serius terkait praktik pengoplosan dan penjualan beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hasil investigasi dari 268 titik sampel di sentra produksi padi menunjukkan bahwa 212 sampel tidak sesuai standar mutu, bahkan dijual melebihi HET.
“Kami sudah bersurat kepada Kapolri dan Jaksa Agung, menyampaikan data lengkap hasil investigasi. Pemeriksaan ini melibatkan 13 laboratorium independen di seluruh Indonesia, agar hasilnya valid dan akurat,” ungkap Amran.
Ia mencontohkan dampak kerugian langsung kepada konsumen. “Beras biasa yang seharusnya dijual Rp12.000–Rp13.000 per kilogram, justru dijual Rp15.000 dengan label premium. Ini bukan semata kasus pengoplosan, tapi bentuk manipulasi harga dan mutu yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan utama Komisi IV DPR RI dan membuka peluang penguatan regulasi serta pengawasan tata niaga pangan nasional di masa mendatang. (A3)
