AGRICOM, BOGOR - The Devil is in the Detail (perubahan kecil yang dilakukan dalam suatu sistem, mungkin justru menjadi sumber masalah pada hal lainnya jika tidak diperhatikan dengan detail). Langkah Badan Pangan Nasional yang menghapuskan rafaksi harga gabah tingkat petani melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 14/2025 mulai terlihat dampaknya saat ini. Peraturan ini merupakan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 2/2025, dimana harga gabah dibagi menjadi berbagai kelas sesuai dengan kadar air dan kualitas gabah.
Perubahan peraturan yang sangat singkat menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup serius dalam mengambil kebijakan. Perlu diketahui bahwa Kepala Badan Pangan Nasional No 2/2025 mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2025, dan sembilan hari setelahnya muncullah Kepala Badan Pangan Nasional No 14/2025 tersebut. Padahal kebijakan tentang gabah dan perberasan adalah hal yang krusial karena beras merupakan bahan pangan pokok sebagian besar penduduk Indonesia.
BACA JUGA:
- Riset BRIN Perkuat Posisi Indonesia di Garis Depan Inovasi Biodiesel Sawit
Penghapusan rafaksi harga gabah ibarat pisau bermata dua. Pemerintah Indonesia menginginkan harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani. Namun disisi lain, kualitas gabah yang tidak seragam membuat pengepul ataupun penggilingan mengalami kesulitan dalam memproses gabah lebih lanjut. Hal itu terjadi karena gabah yang mereka terima dalam kualitas yang tidak standar. Perlu dilakukan penanganan lebih lanjut untuk menstandarkan kualitas gabah, salah satunya adalah dengan pengeringan . Tindakan tersebut tentunya akan menambah ongkos produksi bagi penggilingan.
Berdasarkan data BPS (2025) hingga Juni 2025, Indonesia akan mengalami surplus beras sekitar 3,3 juta ton. Angka proyeksi tersebut diperoleh dari estimasi produksi beras dalam negeri antara bulan Januari sampai Juni 2025 sebesar 18,75 juta ton. Sedangkan konsumsi pada rentang waktu tersebut diproyeksikan sebesar 15,43 juta ton. Besaran surplus beras dalam negeri tahun 2025 lebih dari dua kali lipat surplus beras pada tahun 2024 pada periode yang sama.
Surplus Gabah sebagai Early Warning
Surplus gabah ataupun beras seolah-olah menjadi prestasi bagi pemerintah Indonesia atas keberhasilannya dalam melakukan swasembada. Dalam jangka pendek, memang surplus gabah merupakan sesuatu yang membanggakan atas kinerja pertanian Indonesia. Namun dalam jangka panjang, surplus gabah akan mengakibatkan penurunan harga gabah di tingkat petani. Hal tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi dimana ketika pasokan yang melimpah dan tidak diimbangi dengan permintaan yang sepadan, maka harga produk akan cenderung turun.
BACA JUGA:
- Komisi IV DPR RI Soroti Turunnya Mutu Beras Bulog, Dorong Transformasi Kelembagaan
Petani merupakan pelaku usaha yang memiliki posisi paling lemah dalam rantai nilai beras. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, petani merupakan price taker baik dari segi input maupun segi output. Dengan demikian jatuhnya harga gabah akibat over supply, merupakan risiko yang harus diterima oleh petani. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada tahun 2018 terjadi surplus gabah yang tinggi akibat panen raya. Harga gabah tingkat petani menurun drastis sekitar 10 sampai 20 persen. Petani yang sudah mengeluarkan biaya input yang tinggi, harus menerima kerugian akibat fenomena tersebut.
Anomali Harga Beras
Di tengah surplus beras yang terjadi, namun harga beras justru cenderung naik. Kenaikan harga beras hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Fenomena tersebut disebabkan karena naiknya biaya produksi beras. Bahan baku berupa gabah, didapat dengan harga minimal Rp6.500,00 per kilogram, sesuai dengan HPP gabah. Dampak nyata dari kebijakan pemerintah tersebut adalah banyaknya penggilingan padi skala kecil yang gulung tikar. Hanya penggilingan dengan modal besar yang mampu bertahan.
Berdasarkan data harga panel Badan Pangan Nasional, selama periode Juli 2025 harga beras medium maupun premium cenderung mengalami kenaikan. Rata-rata harga beras medium secara nasional adalah Rp12.990,00 serta harga beras premium sebesar Rp14.218,00. Meskipun demikian harga beras masih berada di bawah harga eceran tertinggi.
Dead Weight Loss Tercipta Karena HET
Dead weight loss (DWL) merupakan kerugian efisiensi yang tidak dinikmati produsen maupun konsumen dalam suatu pasar. DWL tercipta karena adanya distorsi pasar akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran (Mankiw, 2014). Lebih lanjut, dalam Varian (2010) menjelaskan bahwa intervensi pemerintah berupa penetapan harga eceran tertinggi akan menciptakan DWL. Pada sisi produsen beras, akan menahan stok beras yang dimiliki karena faktor harga yang dibatasi. Pada sisi konsumen, permintaan terhadap cenderung tetap maupun mengalami kenaikan. Karena produsen menahan stok, maka persepsi konsumen di pasar adalah terjadi kelangkaan beras. Kondisi ini akan mendorong harga beras di pasar akan cenderung naik. Kenaikan akan terus terjadi hingga keseimbangan baru tercipta, bahkan keseimbangan baru ini bisa jadi melebihi harga HET.
Kelangkaan beras medium mulai terjadi di pasar. Hal tersebut tidak terlepas dari rasionalitas pedagang beras. Berdasarkan penelitian Simatupang & Timmer (2008) menunjukkan bahwa produsen beras akan menikmati keuntungan 30-40 persen lebih tinggi untuk beras premium dibandingkan dengan beras medium. Margin dari beras medium cenderung tipis karena konsumen yang sangat sensitif terhadap harga. Sedangkan pasar beras premium lebih elastis karena dibutuhkan oleh konsumen dengan kelas yang lebih tinggi.
Beras Indonesia Kurang Kompetitif untuk Ekspor
Kebijakan ekspor beras pada dasarnya merupakan solusi bagi suatu negara yang mengalami surplus beras. Namun untuk beras Indonesia kurang kompetitif dalam kaca internasional. Dalam segi kualitas, beras dalam negeri masih belum memenuhi syarat dalam hal kadar air, kebersihan, dan kadar patah. Dalam hal harga, beras Indonesia cenderung lebih mahal 30 sampai 50 persen dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam.
Pemerintah sangat protektif terhadap ekspor beras. Pemerintah Indonesia cenderung lebih fokus pada ketahanan pangan daripada melakukan ekspor. Dengan demikian pasar ekspor Indonesia mengalami fluktuasi dan kehilangan kepercayaan dari negara lain. Eksportir juga tidak bisa menjalin kontak ekspor karena kondisi yang serba ketidakpastian ini.
Peran Bulog Kurang Optimal
Bulog telah menyimpan sekitar 2 juta ton beras pada periode tahun 2024. Sedangkan kapasitas maksimal beras yang bisa ditampung Bulog sebesar 3,8 juta ton. Artinya kapasitas yang bisa dimanfaatkan tersisa 1,8 juta ton. Dengan demikian tidak semua surplus gabah yang terjadi dapat diserap oleh Bulog. Tahun 2025, permasalahan Bulog bertambah banyak karena kualitas beras yang diserap tahun ini kurang bagus.
Strategi Perberasan Indonesia Menyikapi Penghapusan Rafaksi Gabah
Bulog masih memiliki peran penting dalam ekosistem di Indonesia. Strategi yang dapat dilakukan Bulog dalam hal pengamanan pangan dan penyerapan gabah petani antara lain, (1) melakukan perluasan gudang untuk meningkatkan penyerapan gabah dan beras petani, (2) manajemen stok yang bagus mengingat kualitas beras tahun ini cenderung tidak standar, berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, (3) kolaborasi lintas sektoral untuk mendukung Bulog dalam manajemen stok, misalnya dengan mengeluarkan stok beras untuk bantuan sosial dan operasi pasar beras murah. Dalam jangka panjang, pemerintah harus kembali mengeluarkan larangan ekspor beras. (*)
Penulis: Rama Kurniawan, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Pertanian IPB.
Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak ada kaitannya dengan Agricom.id.
