AGRICOM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan seluruh temuan beras turun mutu di sejumlah gudang Bulog. Hal itu ia sampaikan setelah menerima laporan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengenai kondisi stok beras di gudang Bulog Surabaya.
Menurut laporan tersebut, terdapat lebih dari 101 ribu ton beras hasil pengadaan impor yang sudah berumur simpan 12 hingga 15 bulan. Dari jumlah itu, sekitar 26 ribu ton beras asal Vietnam mulai mengalami penurunan kualitas dengan warna menguning, sementara beras asal Thailand relatif masih terjaga.
"Ini baru pertama kali dalam sejarah. Stok beras impor sampai turun mutu karena terlalu lama disimpan. Bulog tidak bisa disalahkan, karena mereka hanya pelaksana. Tanpa perintah dari pemerintah maupun Bapanas, mereka tidak berani menyampaikan," jelas Firman, dikutip Agricom.id dari Parlementaria.
BACA JUGA: Disbunnak Aceh Barat Gelar Pelatihan Meningkatkan Kapasitas Petani Karet dan Sawit
Distribusi Lambat dan Masalah Tata Kelola
Firman menilai kondisi ini tidak terlepas dari distribusi yang berjalan lambat dan birokratis. Padahal, Komisi IV DPR berkali-kali mengingatkan agar stok segera disalurkan sebelum melewati masa simpan ideal. Ia menekankan bahwa keterlambatan distribusi tidak hanya masalah teknis, melainkan bagian dari tata kelola pangan nasional yang bermasalah.
“Kalau stok menumpuk hingga kualitasnya turun, kerugian bukan hanya ditanggung Bulog, tapi juga negara dan masyarakat. Harga pangan bisa terganggu, dan stabilitas pasokan jadi taruhannya,” tegas politikus senior Golkar tersebut.
Firman juga mengingatkan bahwa kerugian besar akibat turunnya mutu beras dapat mencakup posisi Bulog. “Kalau tidak segera dilakukan langkah penyelamatan, beban Bulog akan semakin berat,” ujarnya.
Dorongan untuk Transformasi Bulog
Di sisi lain, Firman mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengembalikan Bulog pada peran strategisnya seperti era Orde Baru. Menurutnya, transformasi kelembagaan Bulog harus segera dipercepat agar lembaga tersebut bisa bergerak lebih lincah tanpa hambatan birokrasi maupun campur tangan yang berlebihan.
"Konsep Presiden sangat tepat. Bulog harus kembali difungsikan sebagai buffer stock dan penyangga harga pangan. Jika perlu, kedudukannya diperkuat hingga setara dengan Menteri Pangan dan Kabulog, supaya keputusan bisa lebih cepat dan terarah," ungkap Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.
Ia menambahkan, permasalahan mendasar yang sering dihadapi Bulog adalah mekanisme penyerapan beras yang masih bermasalah. Biaya produksi tinggi, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta risiko penurunan kualitas selama proses distribusi menjadi tantangan nyata. Kondisi ini berimbas langsung pada harga pasar yang akhirnya menenangkan masyarakat.
Menjadi Penyangga Ketahanan Pangan
Firman menekankan bahwa penguatan kelembagaan Bulog tidak boleh berhenti pada aspek distribusi. Bulog harus memiliki fungsi strategis sebagai pengontrol cadangan pangan nasional sekaligus penyangga harga, demi melindungi kepentingan petani dan konsumen.
“Pengembalian fungsi Bulog dengan reformasi struktural adalah langkah realistis untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat,” jelas legislator asal Jawa Tengah III itu.
Ia menutupnya dengan peringatan bahwa keberhasilan Bulog menjaga pasokan pangan akan sangat menentukan pencapaian program pemerintah dalam menekan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kalau Bulog dibiarkan lemah, kerugiannya bukan hanya bagi lembaga, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Transformasi Bulog harus segera dipercepat, tidak boleh ditunda-tunda lagi,” tandasnya. (A3)
