Badan Pangan Nasional menegaskan tidak ada impor beras pada 2026 seiring klaim swasembada. Dengan stok nasional lebih dari 12,5 juta ton dan dukungan panen raya Maret–April, pemerintah memastikan harga beras tetap stabil di tingkat petani dan konsumen. Foto: Istimewa
AGRICOM, JAKARTA — Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan impor pangan pokok strategis seperti beras, gula konsumsi, dan jagung pakan. Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyebut Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2025.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan harga, baik di tingkat petani maupun konsumen. Ia menilai harga gabah saat ini sudah berada pada level yang menguntungkan bagi petani.
BACA JUGA: Bulog Targetkan Salurkan 1,5 Juta Ton Beras SPHP Sepanjang 2026
“Harga Gabah Kering Panen di tingkat petani kini mencapai Rp6.500 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp4.000 per kilogram. Upaya mendorong perbaikan harga ini telah kami lakukan secara optimal,” ujar Astawa dalam dialog di Pro3 RRI, Senin (5/1/2026).
Dari sisi konsumen, pemerintah memastikan pengawasan harga beras terus diperketat agar tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET). Pengendalian dilakukan melalui operasi pasar dan intervensi Perum Bulog.
“Jika ada harga beras yang menembus HET, kami langsung turun tangan. Tidak boleh ada permainan harga,” tegasnya, dikutip Agricom.id dari KBRN RRI.
BACA JUGA: BULOG Pastikan Stok Beras Aman, Harga Masih di Bawah HET
Astawa mengungkapkan, stok beras nasional pada awal 2026 mencapai 12,529 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog sebesar 3,248 juta ton. Stok tersebut menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di pasar.
Ia menambahkan, produksi beras diperkirakan terus berlanjut hingga memasuki panen raya pada Maret–April 2026. Kondisi ini dinilai akan semakin menahan potensi kenaikan harga.
“Mulai Maret sudah panen, April masuk panen raya. Ini menunjukkan bahwa pada 2026 ketahanan beras kita akan semakin kuat,” katanya.
Sementara itu, Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori, mengingatkan pentingnya validasi data stok beras nasional, khususnya stok yang berada di tangan masyarakat. Ia menyoroti bahwa sejak 2023 Bapanas tidak lagi melakukan survei stok beras di masyarakat pada akhir tahun.
“Angka stok 12,5 juta ton itu sangat besar, setara sekitar empat sampai lima bulan kebutuhan nasional. Karena itu, survei penting untuk memastikan berapa sebenarnya stok beras yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Menurut Khudori, ketiadaan survei berpotensi menimbulkan bias perhitungan. Ia mengingatkan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan koreksi data bisa sangat besar ketika angka produksi dan stok tidak akurat.
Ia menegaskan, survei lapangan tetap diperlukan sebagai alat pengecekan silang agar kebijakan pangan nasional benar-benar berbasis data yang kuat. (A3)
