Mentan Andi Amran Sulaiman memaparkan strategi deregulasi dan modernisasi pertanian dalam Indonesia Economic Outlook 2026, menekankan swasembada pangan sebagai fondasi utama penguatan ekonomi nasional. Foto: Istimewa
AGRICOM, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi nasional. Hal itu disampaikannya dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2), di hadapan pelaku usaha dan ekonom.
Menurut Amran, percepatan swasembada pangan bertumpu pada dua strategi kunci: deregulasi besar-besaran dan transformasi pertanian dari pola tradisional menuju sistem modern berbasis mekanisasi.
“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegasnya, dikutip Agricom.id dari laman Kementan, Minggu (15/2).
BACA JUGA: Pemerintah Perketat Pengawasan Harga Sapi Hidup, Rantai Pasok Diminta Disiplin Jelang Ramadan
Sepanjang satu tahun terakhir, pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian—jumlah terbanyak dalam sejarah—serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Kebijakan deregulasi ini memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menekan biaya usaha tani.
Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan ratusan aturan dan proses persetujuan lintas daerah, kini jalurnya dipangkas menjadi lebih ringkas: dari Kementerian Pertanian langsung ke Pupuk Indonesia, lalu ke petani. Hasilnya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume penyaluran meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.
“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran.
BACA JUGA: LDC Perkuat Ekosistem Kopi Nasional Melalui Pertanian Regeneratif dan Berkelanjutan
Di sisi lain, modernisasi pertanian melalui mekanisasi mendorong lompatan produktivitas. Penggunaan alat dan mesin pertanian mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta menaikkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi tiga kali tanam per tahun. Efisiensi tersebut menekan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani.
Kinerja sektor pertanian juga tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 125—tertinggi sepanjang sejarah. Capaian ini diperkuat kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram, yang mendorong perputaran ekonomi hingga Rp 132 triliun di tingkat petani.
Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton, meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog bahkan menembus 4,2 juta ton, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
Untuk memperkuat ketahanan jangka panjang, pemerintah juga mengakselerasi program optimalisasi lahan rawa. Sebanyak 200 ribu hektare lahan di Kalimantan mulai direvitalisasi dengan dukungan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru.
Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi, dan penguatan kebijakan harga di tingkat petani, pemerintah menempatkan sektor pangan bukan sekadar agenda produksi, melainkan jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada yang berkelanjutan. (A3)
