Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menilai kondisi geografis dan ketersediaan lahan menjadikan Papua berpeluang besar mencapai swasembada beras, asalkan pengembangan pertanian dilakukan secara terencana, merata, dan melibatkan masyarakat hingga ke tingkat kampung. Foto: Istimewa

AGRICOM, JAYAPURA — Upaya mewujudkan swasembada beras kembali menguat di Tanah Papua seiring komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pertanian lokal. Dengan dukungan kondisi alam yang relatif sesuai untuk budidaya padi, serta dorongan kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, Papua dipandang memiliki modal kuat untuk mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat setempat.

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menilai Provinsi Papua memiliki peluang besar untuk mencapai swasembada beras, asalkan pengembangan sektor pertanian dilakukan secara terencana, merata, dan melibatkan masyarakat lokal hingga ke tingkat kampung.

BACA JUGA: 

- Harga CPO KPBN Inacom Selasa (16/12) Turun Tipis, Franco Dumai Melemah Rp 35 per Kg

- Harga Karet SGX Sicom Selasa (16/12) Kembali Menguat, Naik Menjadi Rp28.959 per Kg

Menurut Fakhiri, kondisi geografis Papua sangat mendukung pengembangan tanaman padi. Sebagian besar wilayah dinilai layak untuk dijadikan lahan persawahan, sehingga potensi swasembada beras di Bumi Cenderawasih terbuka lebar.

“Seperti diketahui, hampir sebagian besar wilayah Papua bisa ditanami padi. Ini menjadi peluang besar bagi Papua untuk mencapai swasembada beras,” ujar Fakhiri di Jayapura, Senin (15/12).

Ia menjelaskan, secara nasional pemerintah menargetkan pengembangan lahan pertanian dengan kebutuhan antara 5.000 hingga 20.000 hektare lahan produksi. Dengan luasan maksimal tersebut, Papua dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri.

“Dengan sekitar 20 ribu hektare saja, Papua sebenarnya sudah bisa swasembada beras. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah, khususnya para bupati dan wali kota,” katanya, dikutip Agricom.id dari Antara, Rabu (17/12).

BACA JUGA: Kawal Ketat Distribusi Bantuan Bencana di Aceh, Irjen Kementan Turun Langsung ke Lapangan

Fakhiri menegaskan, pengembangan pertanian tidak boleh terpusat hanya di satu wilayah, melainkan harus dilakukan secara merata hingga ke kampung-kampung. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai contoh, pada Sabtu (13/12), Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten Sarmi melakukan penanaman perdana padi di Kampung Tetom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, dengan luas lahan mencapai 640 hektare.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong terwujudnya swasembada beras di Tanah Papua,” ujarnya.

Selain padi, Fakhiri juga mendorong diversifikasi komoditas pertanian dan perikanan guna memperkuat perekonomian lokal. Komoditas yang dinilai potensial antara lain kopi, kelapa, udang, ikan, serta berbagai komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi lainnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian melalui pembangunan pabrik penggilingan padi dan industri pengolahan hasil pertanian di daerah sentra produksi. Menurutnya, langkah ini akan menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pabrik-pabrik harus dibangun di kabupaten penghasil agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika masyarakat sejahtera, kabupaten dan kota tumbuh, maka provinsi juga akan semakin kuat,” katanya.

Saat ini, produksi beras lokal Papua baru mampu memenuhi sekitar 63 persen dari total kebutuhan beras di provinsi tersebut. Sementara 37 persen lainnya masih harus dipasok dari luar daerah.

Ke depan, Fakhiri menilai sejumlah tantangan perlu diantisipasi secara serius, mulai dari perbaikan infrastruktur irigasi, pengendalian alih fungsi lahan, regenerasi petani, hingga dampak perubahan iklim. Selain itu, ia menegaskan pentingnya memastikan seluruh program pengembangan pertanian benar-benar melibatkan masyarakat lokal secara merata hingga ke tingkat kampung. (A3)