AGRICOM, MEULABOH — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nurchalis mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk membangun pelabuhan ekspor minyak sawit mentah (CPO) di wilayah pantai barat Aceh. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat setempat.
“Dengan adanya pelabuhan ekspor CPO, pendapatan asli daerah Aceh akan lebih optimal dan memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Anggota Komisi III DPRA, Nurchalis, dikutip Agricom.id dari Antara , Jumat (7/11).
BACA JUGA:
- Lhokseumawe Siap Jadi Pusat Industri Sawit dan Energi Terbarukan Aceh
- Astra Agro Kenalkan Transformasi Digital Perkebunan Sawit kepada Mahasiswa IPB
Ia menjelaskan, PAD merupakan salah satu sumber keuangan utama bagi pemerintah daerah yang perlu terus digali, terutama dari sektor kelapa sawit yang menjadi komoditas unggulan di wilayah barat selatan Aceh.
Selama ini, kata Nurchalis, perusahaan kelapa sawit di Aceh mengekspor CPO melalui Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, penerimaan pajak dari aktivitas ekspor tersebut masuk ke kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bukan ke Aceh.
“Informasi yang kami peroleh, nilai pajak dari ekspor CPO Aceh melalui pelabuhan di Sumatera Utara mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Ini jelas kerugian besar bagi Aceh karena potensi PAD tersebut tidak dinikmati daerah sendiri,” tegasnya.
BACA JUGA:
- Harga Minyak Sawit (CPO) KPBN Inacom Turun Lagi, Bursa Malaysia Masih Menguat Pada Kamis (6/11)
- Harga Karet SGX SICOM Naik Tipis pada Kamis (6/11), Tertinggi Rp27.997 per Kg
Untuk itu, Nurchalis menilai pembangunan pelabuhan ekspor khusus CPO di Aceh merupakan langkah strategis agar pajak dan retribusi ekspor dapat dikelola langsung oleh pemerintah daerah. “Sekarang tinggal bagaimana cara agar pajak ekspor CPO bisa menjadi PAD bagi Pemerintah Aceh, salah satunya dengan membangun pelabuhan ekspor sendiri,” tambahnya.
Dalam upaya memperkuat sektor keuangan daerah, Komisi III DPRA juga telah menggelar rapat kerja bersama pimpinan dan perwakilan perusahaan kelapa sawit serta perkebunan sawit se-wilayah barat selatan Aceh, Jumat (31/10) lalu di Meulaboh.
Pertemuan tersebut membahas berbagai hal strategi, termasuk pelaporan penggunaan BBM industri oleh perusahaan sawit kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Sebanyak 89 perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit diundang dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan dan optimalisasi kontribusi sektor sawit terhadap PAD Aceh. (A3)
