Kementerian Pertanian mempercepat penguatan infrastruktur irigasi dan pengelolaan tata air pada awal 2026 untuk mengantisipasi curah hujan tinggi, menjaga stabilitas produksi beras, serta melindungi lahan pertanian dari risiko banjir dan genangan di sentra pangan nasional. Foto: Kementan

AGRICOM, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat penguatan infrastruktur irigasi pada awal 2026 guna mengantisipasi tingginya curah hujan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras nasional. Di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem di sejumlah sentra pangan, penguatan tata kelola air—mulai dari jaringan irigasi, drainase, hingga pengendalian genangan lahan—menjadi fokus utama untuk menopang produktivitas pertanian.

Sebagai langkah konkret, Kementan mendorong percepatan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) melalui skema fasilitas percepatan konstruksi atau Rapid Project Acceleration Technical Assistance (RPATA). Skema ini dirancang untuk mempercepat penyelesaian pembangunan sawah baru di berbagai provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan program strategis Triwulan I Tahun 2026, dengan penguatan koordinasi lintas sektor.

BACA JUGA: HKTI Optimis Produksi Beras 2026 Tetap Aman Meski Tekanan Iklim Meningkat

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementan, Hermanto, menegaskan percepatan CSR merupakan bagian dari kebijakan penguatan infrastruktur air pertanian guna menjaga produksi beras di tengah dinamika iklim yang kian kompleks. Menurutnya, sinergi lintas kementerian menjadi kunci agar pembangunan lahan baru dapat berjalan tepat waktu dan berbasis data iklim yang akurat.

“Kami ingin memastikan dukungan lintas sektor berjalan optimal sehingga target konstruksi cetak sawah tahun 2025 di 20 provinsi dapat terealisasi,” ujar Hermanto dalam koordinasi teknis lintas sektor bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kantor Pusat Ditjen LIP, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Hermanto juga mengapresiasi dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan wilayah yang menghadapi kekeringan maupun kekurangan air sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pertanian nasional.

BACA JUGA: Hadapi Cuaca Ekstrem, Mentan Amran: Produksi dan Stok Pangan Nasional Tetap Aman

Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia pada 2026 diprediksi mengalami curah hujan tahunan berkisar 1.500–4.000 milimeter, dengan sekitar 5,1 persen wilayah berada pada kategori di atas normal. Kondisi tersebut menuntut kesiapan infrastruktur irigasi serta sistem tata air pertanian yang lebih andal dan adaptif.

Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, menjelaskan bahwa selama periode 1981–2024 terjadi variasi tren curah hujan tahunan di berbagai wilayah Indonesia. Penurunan signifikan tercatat di sebagian Sumatra, Jawa, dan Nusa Tenggara, sementara peningkatan curah hujan terjadi di sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

“Pada Februari hingga Maret 2026, curah hujan bulanan secara umum diprediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi, dengan potensi hujan sangat tinggi di sebagian Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, serta sebagian kecil Papua Tengah,” jelas Marjuki.

BACA JUGA: Lantik 55 Pejabat, Mentan Amran Gaspol Reformasi dan Produksi Pertanian

Ia menambahkan, dinamika atmosfer pada awal tahun berpotensi memicu hujan lebat berdurasi singkat yang meningkatkan risiko banjir dan genangan lahan. Karena itu, informasi iklim menjadi dasar penting dalam pengaturan pola tanam dan pengelolaan tata air agar dampak hujan ekstrem dapat ditekan.

Hermanto menegaskan pentingnya kolaborasi erat dengan BMKG dalam menyediakan data iklim yang akurat sebagai landasan pengambilan keputusan teknis di lapangan.

“Kami membutuhkan justifikasi ilmiah berbasis data deret waktu curah hujan dari BMKG sebagai acuan percepatan penyelesaian target cetak sawah,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum, Yosiandi Radi Wicaksono, menyampaikan bahwa dukungan Kementerian PU difokuskan pada peningkatan keandalan jaringan irigasi pertanian. Berdasarkan evaluasi konstruksi CSR 2025, sebagian besar areal dalam wilayah Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa masih memerlukan intervensi pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Untuk areal potensial, intervensi dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, lahan di luar wilayah irigasi membutuhkan pembangunan jaringan air tanah serta irigasi permukaan maupun rawa.

Dalam keterangannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengelolaan air menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim.

“Curah hujan yang tinggi harus kita kelola sebagai berkah. Dengan penguatan irigasi, perbaikan drainase, dan tata air lahan yang tepat, produksi padi tetap dapat terjaga bahkan ditingkatkan,” ujar Mentan Amran.

Ia memastikan produksi pangan nasional tetap aman meskipun dihadapkan pada cuaca ekstrem.

“Negara hadir untuk melindungi petani dan memastikan keberlanjutan pertanian nasional sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tegasnya.

Melalui percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, pemerintah menargetkan peningkatan indeks pertanaman serta stabilitas produksi beras di berbagai sentra pangan. Penguatan tata air ini diharapkan mampu melindungi lahan pertanian dari risiko banjir maupun kekeringan, sekaligus meningkatkan produktivitas padi secara berkelanjutan. (A3)

Sumber: Kementan