Pemerintah memastikan sembilan komoditas pangan strategis dalam kondisi surplus menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pelaku usaha tidak boleh menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Foto: Istimewa
AGRICOM, Jakarta — Pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis dengan posisi surplus produksi yang kuat sebagai penyangga stabilitas pasokan.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kondisi stok yang melimpah menjadi dasar pemerintah menjaga harga tetap terkendali. Ia meminta seluruh pelaku usaha mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak menjual di atas batas yang telah ditetapkan.
“Sembilan komoditas yang telah swasembada dan berada dalam kondisi surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Sementara tiga komoditas lainnya memang belum sepenuhnya swasembada, namun stoknya dinilai tetap mencukupi kebutuhan nasional,” kata Mentan Amran dalam keterangan yang diperoleh Agricom.id, Minggu (15/2).
BACA JUGA: Mentan Amran: Deregulasi dan Modernisasi Jadi Kunci Percepatan Swasembada Pangan
Ia mencontohkan, stok beras nasional saat ini tercatat sekitar 3,4 juta ton pada Februari—dua kali lipat dari rata-rata normal yang berkisar 1–1,5 juta ton. Pemerintah juga menyiapkan cadangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp 12.500 per kilogram sebagai instrumen pengendali pasar.
Untuk minyak goreng, pemerintah memastikan stok mencapai 700 ribu ton dengan harga maksimal Rp 15.700 per liter. Harga acuan pembelian daging ayam ditetapkan Rp 40.000 per kilogram dan daging sapi Rp 140.000 per kilogram. Pemerintah menekankan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan tersebut.
Dari sisi produksi, prospek awal 2026 juga menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat potensi produksi padi periode Januari–Maret 2026 diperkirakan mencapai 17,65 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 2,41 juta ton atau naik 15,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Presiden Prabowo di Economic Outlook 2026: Indonesia Kian Kokoh Menuju Swasembada Pangan
Sementara itu, potensi produksi beras pada periode Januari–Maret 2026 diproyeksikan sebesar 10,16 juta ton, atau meningkat 1,39 juta ton (15,79 persen) dibandingkan Januari–Maret 2025.
Untuk memastikan kebijakan harga berjalan efektif, pemerintah memperkuat pengawasan stok dan distribusi melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan. Pengawasan difokuskan pada produsen besar, distributor utama, dan rantai pasok hulu—bukan pedagang kecil di pasar tradisional.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menegaskan pentingnya monitoring intensif di lapangan. Pemerintah daerah diminta segera melaporkan lonjakan harga yang tidak sejalan dengan kondisi stok agar dapat segera diintervensi melalui distribusi antardaerah atau dukungan BUMN pangan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mulai menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian dari strategi stabilisasi pasokan dan harga melalui intervensi langsung di pasar, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, aman, dan terjangkau selama Ramadan dan Idulfitri. (A3)
