AGRICOM, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi tidak lahir dari klaim, melainkan dari sistem yang konsisten. Target 8 persen nyatanya justru kembali memunculkan pertanyaan, mengapa model yang berhasil seperti sawit tidak dijadikan acuan bagi sektor lain?
Angka 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar target pertumbuhan, melainkan ujian arah pembangunan, bertumpu pada retorika atau pada model yang telah terbukti. Di tengah polemik swasembada pangan yang kian bising, kelapa sawit justru menawarkan pelajaran sunyi—tentang konsistensi kebijakan, investasi, dan keberanian mempercayai pasar.
Angka pertumbuhan itu terdengar seperti janji yang menggoda—sekaligus menantang. Presiden Prabowo Subianto meletakkannya di depan publik sebagai target pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi saya, ia bukan sekadar angka ambisius yang ditulis di atas kertas kebijakan. Ia adalah garis batas, apakah Indonesia mampu melompat keluar dari jebakan pendapatan menengah, atau kembali berputar dalam lingkaran yang sama.
Namun, pertumbuhan tidak lahir dari retorika. Ia membutuhkan mesin—lokomotif yang bukan hanya kuat, tetapi juga telah teruji di lintasan panjang. Di tengah riuh perdebatan mengenai swasembada pangan, yang bahkan berujung pada pelaporan hukum terhadap kritik publik pada April 2026 ini, kita seperti lupa bahwa Indonesia sudah memiliki satu model yang berhasil, yakni minyak sawit.
Peristiwa awal April itu terasa ganjil. Seorang analis pangan dilaporkan ke pihak berwajib hanya karena mempertanyakan selisih antara data cadangan beras versi birokrasi dan kenyataan di pasar induk. Kritik berbasis data, yang semestinya menjadi bahan evaluasi, justru diperlakukan sebagai ancaman. Di titik ini, yang tergerus bukan sekadar ruang diskusi, melainkan juga kepercayaan publik.
Padahal pertanyaan yang diajukan sederhana, mengapa klaim swasembada tidak tercermin dalam stabilitas harga di meja makan masyarakat? Di situlah kegaduhan menemukan akarnya—pada jurang antara angka di laporan dan denyut pasar yang sesungguhnya.
BACA JUGA: Harga Referensi CPO Mei 2026 Naik Jadi USD 1.049,58/MT, Bea Keluar Dipatok USD 178
Dari sini, pelajaran tentang sawit menjadi relevan. Ia tidak tumbuh dari klaim, melainkan dari proses panjang budidaya dan konsistensi kebijakan. Swasembada, dalam pengertian yang paling nyata, bukanlah soal definisi, melainkan hasil dari sistem produksi yang matang dan berkelanjutan.
Selama ini, sawit kerap disederhanakan sebagai industri ekstraktif. Sebuah stigma yang, jika ditelusuri lebih jauh, tidak sepenuhnya adil. Sawit justru berdiri sebagai industri budidaya yang kompleks—menganyam kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam satu ekosistem yang relatif utuh. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto, serta keterlibatan 16,5 juta keluarga petani, menjadikannya bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi.
Data industri memperlihatkan ketangguhan itu dengan terang. Produksi minyak sawit nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai kisaran 57 juta ton crude palm oil (CPO). Angka ini bukan hanya soal volume, tetapi juga tentang arah, bagaimana sawit menjadi penyangga ketahanan energi melalui mandatori B40 yang bergerak menuju B50. Konsumsi domestik meningkat, impor solar ditekan, dan pada saat yang sama devisa tetap mengalir, ditopang harga global di sekitar US$ 1.100 per ton.
BACA JUGA: Harga Referensi Biji Kakao Periode Mei 2026 Naik, HPE Tembus USD 2.963/MT
Di tengah kalkulasi yang lebih luas, satu hal menjadi jelas: pertumbuhan 8 persen tidak mungkin disangga oleh APBN semata. Ia memerlukan dorongan investasi swasta yang besar dan berkelanjutan. Sawit telah membuktikan bahwa ketika kebijakan memberi ruang, sektor swasta mampu membangun ekosistem dari hulu hingga hilir secara organik.
Perbandingan dengan komoditas lain menjadi cermin yang jujur. Karet dan kelapa pernah berada di puncak kejayaannya, sebelum akhirnya meredup, tersapu disrupsi kebijakan yang tak konsisten. Sawit bertahan karena struktur pasarnya kompetitif, dan karena swasta tidak diposisikan sebagai pelengkap, melainkan mitra strategis.
Di titik ini, pertanyaan yang lebih besar muncul, jika model ini ingin direplikasi pada sektor pangan lain, apakah fondasinya sudah siap?
BACA JUGA: Grant Riset BPDP 2026 Resmi Dibuka, Prioritaskan Inovasi Berdampak bagi Sawit, Kelapa, dan Kakao
Kepastian hukum menjadi prasyarat yang tak bisa ditawar. Tanpa itu, investasi jangka panjang akan selalu ragu untuk masuk. Kemudahan berusaha, perizinan berbasis risiko, serta regulasi yang konsisten bukan sekadar jargon administratif, melainkan penentu arah. Sektor pangan, seperti halnya sawit, membutuhkan waktu panjang untuk tumbuh—dan waktu tidak bersahabat dengan ketidakpastian.
Namun, hukum saja tidak cukup. Integrasi hulu hingga hilir menjadi kunci berikutnya. Tanpa itu, siklus klasik akan terus berulang, produksi melimpah saat panen raya, harga jatuh, dan petani menjadi pihak yang paling menanggung beban. Infrastruktur industri harus dibangun dengan visi jangka panjang, tidak mudah goyah oleh pergantian kepemimpinan atau perubahan arah politik.
Dan yang tak kalah penting, produktivitas harus menjadi pusat perhatian. Peningkatan yield, terutama di lahan petani, bukan sekadar agenda teknis, melainkan strategi nasional.
BACA JUGA: GAPKI dan KLH Gelar Apel Siaga, Perkuat Antisipasi Karhutla
Keberlanjutan ekosistem komoditas nasional ke depan juga sangat bergantung pada sinergi pembagian peran yang proporsional di antara para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah harus memosisikan diri secara strategis sebagai regulator sekaligus fasilitator yang menjamin kepastian hukum serta kemudahan tata kelola.
Di sisi lain, sektor swasta diharapkan hadir sebagai motor penggerak utama yang membawa standar profesionalisme, efisiensi, dan inovasi teknologi demi memacu produktivitas yang berdaya saing global. Namun, di atas semua itu, masyarakat petani dan pekebun harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus pemanfaat utama; memastikan bahwa setiap nilai tambah yang tercipta dalam rantai pasok memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi mereka yang berada di hulu produksi.
Sektor komoditas tetap menjadi tulang punggung yang tak tergantikan bagi ekonomi nasional. Merujuk pada data terkini, sektor pertanian dan perkebunan terus konsisten berkontribusi sekitar 12% hingga 13% terhadap PDB nasional, serta menjadi penyelamat devisa melalui ekspor non-migas di tengah ketidakpastian geopolitik. Dengan menyerap hampir 29% total angkatan kerja di Indonesia, sektor ini bukan sekadar angka statistik, melainkan jaring pengaman sosial ekonomi bagi jutaan kepala keluarga.
BACA JUGA: Agrinas Palma Nusantara Dorong Hilirisasi Sawit Rakyat Berbasis Koperasi
Pada akhirnya, kita kembali ke titik awal, kritik seharusnya menjadi pintu masuk evaluasi, bukan alasan untuk kriminalisasi. Dalam menghadapi target 8 persen, Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada narasi swasembada yang rapuh. Kita membutuhkan model yang bekerja—dan sawit telah menunjukkannya.
Ia membuktikan bahwa surplus produksi, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan, selama iklim investasi dijaga dan kepercayaan pada dunia usaha tidak setengah hati. Tanpa itu, angka 8 persen akan tetap berdiri—bukan sebagai capaian, melainkan sebagai ilusi statistik yang terus diulang. (*)
Oleh: Edi Suhardi, Analis Keberlanjutan & Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI
