Dok. Istimewa/ Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan pentingnya penyampaian informasi berbasis data dan fakta dalam mengawal agenda swasembada pangan nasional.
AGRICOM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas informasi terkait program swasembada pangan nasional. Menurutnya, berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai munculnya berbagai narasi yang menggambarkan swasembada pangan sebagai sesuatu yang sulit dicapai berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Padahal, berbagai indikator sektor pertanian menunjukkan tren yang positif dan mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam upaya memperkuat kemandirian pangan nasional.
“Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai. Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” kata Abdul Kharis, dikutip Agricom.id dari laman Kementan, Selasa (2/6).
Ia menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target sektor pertanian, melainkan agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
“Pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi. Pangan adalah soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik,” ujarnya.
BACA JUGA: Harga Referensi CPO Juni Turun 1,91 Persen, PE Dipatok USD 128,69 per MT dan BK USD 148 per MT
Abdul Kharis mengatakan berbagai tantangan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga dinamika ekonomi dunia memang harus diantisipasi. Namun tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia dalam memperkuat produksi pangan dalam negeri.
“Setiap negara menghadapi tantangan yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana negara tersebut merespons tantangan itu. Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa narasi yang berlebihan terkait ancaman krisis pangan maupun fenomena iklim berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak disampaikan secara proporsional.
BACA JUGA: 18 Tahun Hari Susu Nusantara, DPN Nilai Target Pengembangan Persusuan Belum Optimal
“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” ujarnya.
Menurut Abdul Kharis, keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional juga harus dibarengi dengan penguatan tata niaga dan pengawasan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan konsumen.
Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan sektor pangan untuk menekan berbagai praktik yang merugikan petani.
BACA JUGA: Kementan Perkuat Pengawalan Sentra Pangan Merauke untuk Jaga Produksi di Tengah Tantangan Iklim
“Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tegasnya.
Pada 2025, produksi nasional mencapai 60,34 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat signifikan dibanding sekitar 53 juta ton GKG pada 2024. Kenaikan produksi tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.
Penguatan produksi tersebut turut berdampak pada berkurangnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog pada Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.
BACA JUGA: Kementan Perketat Pengawasan, Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Mafia Pangan
Capaian serupa juga terlihat pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Produksi jagung nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025. Komoditas bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi juga diproyeksikan berada dalam kondisi yang mampu menopang kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.
Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan.
Menutup pernyataannya, Abdul Kharis mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan memperkuat persatuan dalam mengawal agenda swasembada pangan nasional.
BACA JUGA: Ekspor CPO dalam Sorotan, Gapki Akui Masih Ada Praktik Under-Invoicing
“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah. Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” pungkasnya. (A3)
