Dok. Istimewa/ Dewan Persusuan Nasional (DPN) mendorong pemerintah mempercepat pengembangan peternakan sapi perah rakyat guna meningkatkan produksi susu nasional dan mewujudkan swasembada susu.
AGRICOM, JAKARTA – Peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) yang memasuki usia ke-18 pada 1 Juni 2026 menjadi momentum refleksi bagi industri persusuan nasional. Di tengah berbagai upaya pengembangan sektor peternakan sapi perah selama hampir dua dekade terakhir, ketergantungan Indonesia terhadap impor susu masih tinggi, sementara produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional.
Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN), Teguh Boediyana, mengatakan tujuan utama penetapan Hari Susu Nusantara pada 2008, yakni mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar nasional, hingga kini belum menunjukkan hasil yang signifikan.
"Setelah 18 tahun Hari Susu Nusantara diperingati, produksi susu segar dalam negeri masih berada di kisaran 20 persen dari kebutuhan nasional. Populasi sapi perah juga masih sekitar 600 ribu ekor, sementara rata-rata kepemilikan peternak rakyat hanya dua hingga empat ekor," ujar Teguh dalam keterangan yang diterima Agricom.id, Minggu (31/5).
Menurut Teguh, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan peternakan sapi perah rakyat perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam kebijakan pembangunan pangan nasional. Karena itu, DPN mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terwujudnya swasembada susu.
"DPN mengusulkan agar usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, ditetapkan sebagai bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan nasional," kata Teguh.
BACA JUGA: Kontes Sapi Wonosobo Jadi Ajang Penguatan Pasar, Wamentan Ingatkan Jaga Sapi Betina Produktif
Selain itu, DPN meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi khusus, minimal dalam bentuk Instruksi Presiden, yang dapat menjadi payung hukum percepatan pengembangan peternakan sapi perah rakyat. Menurut Teguh, sektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda, sekaligus meningkatkan produksi susu nasional.
Teguh juga menyoroti masih terbatasnya nilai tambah yang dinikmati peternak sapi perah rakyat. Selama ini, susu segar yang diproduksi peternak sebagian besar hanya menjadi bahan baku bagi Industri Pengolahan Susu (IPS), sementara keuntungan dari produk olahan susu bernilai tambah lebih tinggi belum banyak dirasakan peternak.
"Perlu ada keberanian politik dari pemerintah agar peternak sapi perah dapat ikut menikmati nilai tambah dari susu segar yang mereka hasilkan sehingga kesejahteraan mereka meningkat," tegasnya.
BACA JUGA: Harga Referensi CPO Juni Turun 1,91 Persen, PE Dipatok USD 128,69 per MT dan BK USD 148 per MT
DPN juga mengusulkan agar investasi peternakan sapi perah skala besar yang terus berkembang dapat diiringi dengan pola kemitraan yang lebih inklusif. Menurut Teguh, sedikitnya 20 persen populasi sapi perah pada peternakan skala besar sebaiknya dikembangkan melalui pola plasma bersama peternak rakyat.
Lebih lanjut, DPN menilai hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat perlu dipacu agar mampu berkontribusi secara signifikan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, peternak tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok produk pangan bergizi nasional.
Selain itu, Teguh mengusulkan adanya subsidi harga sapi perah impor bagi peternak rakyat. Menurutnya, tingginya harga sapi perah impor saat ini menjadi salah satu hambatan utama bagi peternak untuk meningkatkan skala usaha dan produktivitas. (A3)
