AGRICOM, MAKASSAR – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama badan usaha milik negara (BUMN) sektor pangan mempercepat pembangunan ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sistem usaha peternakan yang berkelanjutan dengan menempatkan peternak rakyat sebagai aktor utama.
Pemerintah menilai swasembada pangan tidak cukup dicapai hanya melalui peningkatan produksi. Keberlanjutan usaha peternakan, kepastian pasar, dan penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir menjadi faktor penting agar peternak mampu berkembang dan terus berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Dilansir Agricom.id dari laman Kementan pada Rabu (3/6), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi merupakan proyek strategis nasional yang mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. Program tersebut dirancang untuk membangun industri peternakan rakyat yang lebih kuat dan memiliki daya saing jangka panjang.
BACA JUGA: Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Soroti Pentingnya Swasembada Pangan untuk Kedaulatan Bangsa
“Ini bukan main-main. Ini adalah proyek strategis nasional yang memang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat,” ujar Agung dalam rapat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Makassar, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan harus ditopang oleh ekosistem usaha yang memberikan kepastian kepada peternak untuk terus berproduksi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menciptakan model bisnis yang menghubungkan seluruh mata rantai produksi, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil.
Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu dari lima provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional karena memiliki basis peternak rakyat yang kuat serta didukung ketersediaan jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak. Dari sejumlah daerah yang dipertimbangkan, Kabupaten Bone dinilai paling siap untuk menjadi lokasi pengembangan karena memiliki potensi sumber daya yang memadai serta dukungan pemerintah daerah yang kuat.
BACA JUGA: Komisi IV DPR: Optimisme Swasembada Pangan Harus Dibangun Berdasarkan Data dan Fakta
“Kalau Bone berhasil, Insya Allah tempat lain berhasil,” kata Agung.
Ia menjelaskan model yang dibangun pemerintah menempatkan peternak rakyat sebagai pusat ekosistem. Negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu melalui penyediaan bibit dan pakan, sementara hasil produksi peternak diserap melalui sistem kemitraan terintegrasi.
“Negara melalui BUMN akan menyiapkan bibit dan pakannya, kemudian akan menyerap hasilnya. Semangat inilah yang digagas oleh Bapak Menteri Pertanian,” ujar Agung.
BACA JUGA: Kementan Perkuat Pengawalan Sentra Pangan Merauke untuk Jaga Produksi di Tengah Tantangan Iklim
Ia menegaskan bahwa model hilirisasi yang dibangun pemerintah bertujuan menciptakan rantai usaha yang saling terhubung dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil. Dengan demikian, peternak tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memperoleh kepastian usaha dan nilai tambah yang lebih baik sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh percepatan program tersebut karena diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di daerah.
“Kami punya luasan pertanian jagung di Bone sekitar 60 ribu hektare. Pada musim tertentu bahkan bisa mencapai 120 ribu hektare. Jadi dengan adanya hilirisasi ayam terintegrasi ini kami sangat bersyukur karena kebutuhan bahan baku pakan nantinya bisa disuplai dari daerah kami sendiri,” ujar Andi Asman.
Ia juga memastikan pemerintah daerah siap membantu percepatan kebutuhan di lapangan, mulai dari perizinan, tenaga kerja, hingga dukungan material agar proyek dapat berjalan lebih cepat.
“Kalau ada hal-hal yang menyangkut izin, lahan, tenaga kerja, maupun material yang bisa kami bantu, kami siap mendukung agar proyek ini bisa berjalan cepat,” katanya.
Direktur Operasional Bisnis II PT Berdikari, I Putu Yastika, menegaskan keterlibatan BUMN dalam program tersebut bukan sekadar membangun proyek peternakan, tetapi membangun ekosistem usaha yang memberi kepastian bagi peternak rakyat dari hulu hingga hilir.
“Program ini bukan proyek kecil. Ini merupakan bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam nasional yang harus dibangun bersama-sama,” katanya.
Ia menegaskan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi seluruh pihak agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dan peternak rakyat di daerah.
“Keterbukaan dan kolaborasi yang kuat adalah kunci keberhasilan program ini. Program ini tidak akan berhasil kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik dan bersinergi bersama,” ujar I Putu.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Selasa (2/6) Melonjak 7,7 Persen, Bursa Malaysia Tutup Dua Hari karena Libur Nasional
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), H. Mulyadi Atma, mengatakan peternak rakyat di Sulawesi Selatan siap mendukung pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi karena dinilai memberi kepastian usaha yang selama ini dibutuhkan peternak mandiri.
“Harapan kami, program ini bisa langsung berjalan di sektor budidayanya dengan melibatkan peternak-peternak mandiri yang ada di Sulawesi Selatan,” ujar H. Mulyadi Atma.
Menurut dia, pola kemitraan yang dibangun melalui program tersebut menempatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dalam rantai usaha peternakan sehingga memberi kepastian bahan baku dan pasar bagi peternak.
“Negara hadir melalui BUMN dan didukung pemerintah untuk menciptakan kepastian bahan baku dan kepastian pasar. Ini yang selama ini dibutuhkan peternak rakyat,” katanya.
Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun swasembada pangan yang berkelanjutan. Selain meningkatkan produksi dan ketersediaan protein hewani nasional, program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem usaha peternakan rakyat melalui kepastian pasokan bahan baku, kepastian pasar, dan peningkatan nilai tambah di tingkat peternak.
Melalui model hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat secara berkelanjutan. (A3)
