AGRICOM, ST. PETERSBURG, RUSIA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan prioritas utama dalam pemerintahannya. Penegasan ini disampaikan saat pidato kenegaraan dalam ajang bergengsi St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 yang dihadiri para pemimpin dunia dan tokoh ekonomi lintas kawasan.

“Prioritas pertama dari sebuah pemerintahan adalah melindungi rakyatnya dari kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan akibat tekanan lingkungan global yang semakin sulit,” ujar Presiden Prabowo dalam forum tersebut.

Komitmen terhadap swasembada pangan ini, lanjutnya, telah diterjemahkan ke dalam arah kebijakan kabinet Merah Putih yang dipimpinnya. “Sejak saya mengambil alih pemerintahan, saya menetapkan bahwa mewujudkan kemandirian pangan adalah fokus utama,” tegasnya dikutip Agricom dari laman Kementan.

BACA JUGA: Mentan Amran Diundang Khusus Mentan Rusia: Perkuat Kemitraan Strategis di Sektor Pertanian

Dalam forum yang mempertemukan pemimpin dari berbagai belahan dunia—baik dari Barat, Timur, maupun Global South—Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor pertanian nasional, terutama di tengah pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat cepat.

“Setiap tahun, ada lima juta penduduk baru yang harus diberi makan. Itu artinya, setiap tahun kita harus menyediakan pangan setara kebutuhan satu negara sebesar Singapura,” ungkapnya.

Presiden juga memaparkan sejumlah capaian di sektor pertanian selama tujuh bulan masa pemerintahannya. Salah satunya adalah lonjakan produksi pangan nasional. “Kami berhasil meningkatkan produksi beras dan jagung sekitar 50 persen. Kini, cadangan beras nasional di gudang pemerintah telah mencapai 4,4 juta ton—angka tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” jelasnya dengan optimis.

Capaian ini menurutnya merupakan hasil dari kebijakan efisiensi, pemberantasan korupsi, serta deregulasi yang memangkas aturan-aturan tidak efektif dalam sektor pertanian dan distribusi pangan.

Lebih jauh, Prabowo menyampaikan perlunya filsafat pembangunan nasional yang tidak hanya mengikuti arus ekonomi global, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal. Ia mengkritisi dampak negatif dari dominasi ideologi pasar bebas yang dalam beberapa dekade terakhir diikuti oleh banyak negara Asia Tenggara.

“Kami tidak akan mengikuti satu kutub ekstrem. Kami memilih jalan tengah, menggabungkan semangat inovasi kapitalisme dan peran intervensi pemerintah untuk melindungi yang lemah,” katanya.

Dalam konteks pertanian, hal ini berarti keberpihakan negara kepada petani kecil, subsidi dan dukungan produksi, serta proteksi dari ketimpangan pasar.

“Kita ingin memastikan bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya dinikmati oleh 1% orang terkaya. Kita ingin kesejahteraan dinikmati oleh sebanyak-banyaknya rakyat,” ujarnya, mengutip filosofi yang dianut pemerintahannya, “The greatest good for the greatest many.”

Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional, termasuk melalui keanggotaannya di BRICS dan New Development Bank, yang dinilai dapat memperkuat investasi dan kerja sama dalam pembangunan sektor pangan dan energi.

Pidato ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, sektor pertanian akan menjadi tulang punggung utama dalam membangun kemandirian bangsa dan menghadapi tantangan global. Dengan pendekatan yang mengedepankan keadilan, efisiensi, dan keberpihakan pada petani, Indonesia diharapkan dapat meraih swasembada pangan berkelanjutan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Rusia lebih jauh mengungkapkan bahwa pemerintah sesuai Astacita Presiden Prabowo memfokuskan pada kemandirian pangan. Hal ini demi menjaga kesiapan Indonesia memaikan peran yang lebih besar dalam sistem pangan global. Menurut Mentan Amran, banyak negara yang sedang mengalami tekanan pangan, sementara itu Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan.

“Pemerintah melalui berbagai kebijakan menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas utama. Kita tidak lagi hanya bicara swasembada, tapi sudah bicara kedaulatan. Dengan hasil yang terlihat saat ini, Indonesia secara tidak langsung siap mengambil peran lebih besar dalam sistem pangan dunia,” tegas Mentan Amran. (A3)