AGRICOM, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa pemerintah telah menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan berupa beras selama Juli 2025. Bantuan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial untuk keluarga rentan di seluruh Indonesia.
“Ini bukan sekadar bantuan, tetapi bukti kehadiran negara dalam menjaga daya beli, meringankan beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap beras sebagai pangan pokok,” ujar Mentan Amran, dikutip Agricom.id dari laman resmi Kementan, Senin (14/7/2025).
Mentan menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global.
Terkait program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Amran menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar distribusi tepat sasaran. Ia mengingatkan Perum BULOG agar berhati-hati dalam pelaksanaan SPHP.
“Bansos sudah langsung ke rakyat, tapi untuk SPHP saya tekankan: jangan sampai bocor atau disalahgunakan. Mafia pangan harus ditindak tegas,” tegasnya.
Pernyataan ini merespons hasil investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen besar yang mengedarkan beras di luar standar mutu dan takaran. Hal ini memperkuat urgensi pelaksanaan SPHP sebagai pengendali harga dan pelindung konsumen.
“SPHP adalah benteng terhadap praktik curang. Harus dilaksanakan dengan integritas dan pengawasan. Kalau ada yang bermain, akan kami tindak,” tambahnya.
SPHP dijalankan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG melalui distribusi beras kemasan 5 kg ke pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Harga penjualan mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Bukan soal jumlah, tapi soal keadilan distribusi. Jika salah sasaran, maka tujuan SPHP gagal. Pemerintah pusat dan daerah harus mengawasi dengan ketat,” imbuh Amran.
Di sisi produksi, Kementerian Pertanian memperkuat hulu dengan program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% dari periode yang sama tahun lalu (21,88 juta ton).
“Kami pastikan produksi aman. Sekarang yang harus dijaga adalah distribusinya. SPHP dan bansos adalah dua sisi mata uang: satu menjaga akses masyarakat miskin, satu lagi menjaga stabilitas pasar,” terang Mentan.
Amran pun mengakhiri dengan pesan kuat kepada seluruh pemangku kepentingan: “Negara harus hadir dari sawah hingga ke meja makan. Jangan biarkan rakyat dirugikan oleh segelintir oknum. Kelola SPHP dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan kepedulian,” pungkasnya. (A3)
