AGRICOM, MANADO - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Workshop Penyaluran Dana Pola Kemitraan bersama para pemangku kepentingan perkebunan kelapa di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan yang berlangsung di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma (BRMP PALMA) Manado ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi sekaligus memperkenalkan mekanisme penyaluran dana kemitraan kepada pelaku sektor hulu kelapa.
Workshop dibuka oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, dengan berbagai macam dari Kepala BRMP PALMA Sulut, Steivie Karouw, dan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Ronald Sorongan. Peserta terdiri dari perwakilan Dinas Perkebunan kabupaten/kota serta asosiasi petani kelapa seperti APEKSU (Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara).
BACA JUGA: Kunjungi Puslitkoka Jember, BPDP Dorong Pengembangan Komoditas Kakao Melalui Dana Perkebunan
Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP, Triana Meinarsih, menjelaskan landasan hukum Program Peremajaan Kelapa Rakyat (PKeR) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. PKeR menjadi program strategis nasional untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui peningkatan produktivitas dan daya saing, dari hulu hingga hilir.
BPDP menerapkan pendekatan kemitraan sebagai mekanisme pengusulan penyaluran dana ke depan, termasuk dukungan sarana dan prasarana bagi keberlangsungan usaha perkebunan kelapa.
Sesi diskusi panel pertama menghadirkan Dedy Aminata (Ditjen Perkebunan) yang memaparkan kebijakan dan tata kelola pola kemitraan, serta Osriman Oesman (Ketua Umum DEKINDO) yang mengulas tantangan dan strategi peremajaan kelapa rakyat.
Sesi kedua menampilkan Rudy Handiwidjaya (Ketua HIPKI) yang menawarkan konsep kemitraan berkelanjutan dan inklusif untuk industri kelapa nasional, serta Soepri Hadiono (Ketua APKI) dan Muhammad Asri (PERPEKINDO) yang menyampaikan perspektif petani, termasuk analisis SWOT implementasi PKeR di lapangan.
Peserta dari APEKSU dan Dinas Perkebunan daerah menunjukkan minat tinggi, terutama saat sesi tanya jawab. Mereka berharap program PKeR dan bantuan sarana prasarana dari BPDP segera direalisasikan, mengingat mendesaknya kebutuhan peremajaan kebun kelapa di Sulawesi Utara.
Melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, industri, dan petani, BPDP optimistis PKeR dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran sesuai amanat Perpres 132 Tahun 2024. (A3 )
