emerintah mempercepat hilirisasi sektor perkebunan untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan nilai tambah komoditas domestik, dan mendorong kesejahteraan pekebun. Foto: Agricom.id

AGRICOM,  JAKARTA — Pemerintah mempercepat hilirisasi sektor perkebunan sebagai strategi utama membangun kemandirian nasional, terutama di bidang energi dan industri berbasis sumber daya alam domestik. Kebijakan ini dinilai penting di tengah dinamika global, fluktuasi harga energi, serta masih tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.

Langkah ini menempatkan subsektor perkebunan bukan lagi sekadar penghasil bahan mentah, melainkan sebagai fondasi penting dalam rantai pasok energi baru berbasis sumber daya lokal. Arah tersebut sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam kebijakan nasional untuk mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan industri hilir dan pengurangan impor energi.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa paradigma pembangunan perkebunan harus berubah menuju pengolahan bernilai tambah tinggi.

BACA JUGA: Kementan Percepat Pengendalian Hama Padi di Pinrang, Ribuan Hektare Sawah Terselamatkan

“Hasil perkebunan harus naik kelas. Tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, termasuk bioenergi. Ini bagian dari upaya kita memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional, sebagaimana arahan Bapak Presiden,” kata Mentan Amran dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Sejumlah komoditas strategis seperti kelapa sawit, tebu, jagung, dan singkong kini diarahkan menjadi tulang punggung pengembangan biofuel, baik biodiesel maupun bioetanol. Pemanfaatan komoditas dalam negeri dinilai krusial untuk memperkuat bauran energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi fosil.

Di sisi hulu, penguatan terus dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas, termasuk percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, serta pengawasan perizinan dan sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO.

BACA JUGA: Indonesia Dorong Kolaborasi Regional Hadapi Krisis Pangan Global di Forum FAO

Untuk komoditas tebu, pemerintah juga mendorong percepatan swasembada gula sekaligus pemenuhan kebutuhan bioetanol melalui program bongkar ratoon dan perluasan areal tanam hingga 200.000 hektare secara nasional.

Selain itu, pembenahan data dan sistem informasi perkebunan menjadi prioritas guna memastikan perencanaan yang lebih presisi dan berkelanjutan dalam mendukung pasokan bahan baku industri bioenergi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menilai hilirisasi memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional.

BACA JUGA: Stok Beras Nasional Tembus 5 Juta Ton, Pemerintah Klaim Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

“Hilirisasi perkebunan akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri berbasis komoditas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekebun. Ini menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi nasional,” ujar Ali Jamil, dikutip Agricom.id dari laman Kementan, Senin (27/4).

Ia menambahkan, pengembangan komoditas ke depan tidak hanya difokuskan pada kebutuhan pangan dan industri konvensional, tetapi juga diarahkan sebagai sumber bahan baku energi terbarukan yang prospektif.

“Ke depan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat, baik dari sisi hulu, industri pengolahan, hingga kebijakan energi. Tujuannya memastikan kesinambungan pasokan bahan baku serta optimalisasi pengembangan industri bioenergi nasional, termasuk biodiesel dari kelapa sawit dan bioetanol dari tebu,” tambahnya.

Dengan integrasi dari produksi hingga pengolahan dan pemanfaatan, hilirisasi perkebunan diharapkan menjadi fondasi strategis dalam memperkuat ketahanan energi dan pangan secara simultan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (A3)