AGRICOM, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor kelapa sawit nasional melalui percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana (sarpras), serta perbaikan tata kelola perkebunan.

Dalam keynote speech pada Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026, Heru mengatakan bahwa pengembangan industri sawit harus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan sekaligus menjaga daya saing Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas melalui PSR, tetapi juga membuka akses bagi pekebun yang telah memiliki tanaman menghasilkan untuk memperoleh dukungan berupa pupuk dan berbagai sarana produksi lainnya. Namun, ia mengakui pemanfaatan program tersebut masih belum optimal karena rendahnya jumlah pengajuan dari daerah.

BACA JUGA: GAPKI: Riset Sawit Harus Mampu Hadirkan Inovasi Industri Minyak Sawit Berkelanjutan

"Kita ingin membangun sawit yang memberikan manfaat untuk semua. Selain mengikuti PSR, pekebun yang tanamannya sudah menghasilkan juga dapat mengajukan bantuan pupuk dan sarana produksi lainnya. Sayangnya, pengajuan dari daerah masih relatif sedikit," ujar Heru.

Ia menilai rendahnya partisipasi tersebut kemungkinan disebabkan masih kurangnya sosialisasi. Karena itu, Heru mengusulkan agar seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, hingga asosiasi petani, lebih aktif menyebarluaskan informasi mengenai berbagai program pemerintah bagi pekebun sawit.

BACA JUGA: Dida Gardera: Riset dan Hilirisasi Sawit Jadi Pilar Ketahanan Ekonomi Indonesia

Sebagai contoh, Heru mengungkapkan pengalaman di lingkungan Sugar Co (SGN), di mana seluruh manajer pabrik gula diwajibkan memasang spanduk dan media informasi mengenai program-program yang sedang dijalankan agar masyarakat mengetahui kesempatan yang tersedia. Pendekatan serupa dinilai dapat diterapkan untuk mempercepat capaian PSR dan berbagai program pemberdayaan pekebun sawit.

Selain sosialisasi, Heru juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Ia menyebut evaluasi berbasis target perlu dilakukan agar program-program strategis dapat berjalan lebih efektif.

BACA JUGA: PERISAI 2026 Jadi Panggung Inovasi, BPDP Perkuat Ekosistem Inovasi Sawit Berkelanjutan

Dalam kesempatan itu, Heru juga melemparkan gagasan agar kemitraan antara perusahaan dan pekebun memperoleh perhatian lebih dalam sistem penilaian usaha perkebunan. Menurutnya, skema tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sektor sawit nasional.

Di akhir sambutannya, Heru menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan tetap berkomitmen mendukung pengembangan sawit dari berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan peremajaan kebun, penyediaan sarana dan prasarana, hingga penyempurnaan sistem manajemen.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Turun ke Rp15.675/Kg, Bursa Malaysia Ikut Melemah

Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, dan organisasi pekebun, target peningkatan produktivitas sawit nasional dapat dicapai secara berkelanjutan.

"Yang perlu terus kita perbaiki adalah manajemennya agar target-target yang telah ditetapkan bisa dicapai bersama. Dengan kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak, kita optimistis sawit Indonesia akan semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional," tutup Heru. (A3)