AGRICOM.ID, MUSI BANYUASIN – Pemerintah mendorong hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi sebagai strategi untuk memperkuat daya tawar petani sekaligus meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan 2.587 koperasi di sektor perkebunan, skema tersebut dinilai memiliki basis yang cukup kuat untuk dikembangkan.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, percepatan hilirisasi sawit berbasis koperasi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut Ferry, pengelolaan lahan tersebut perlu melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar aset yang telah diambil alih negara dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
BACA JUGA: Harga CPO Rabu (12/8) Turun, Tender KPBN Inacom Withdraw di Rp15.602/Kg
“Atas lahan yang sudah diambil alih oleh Satgas PKH dan dititipkan Agrinas Palma untuk dikelola tentu Presiden ingin agar pengelolaan lahan tersebut bisa melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit,” kata Ferry dalam Seminar Nasional Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa (11/8/2026).
Ferry mendorong koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri. Tidak hanya menjadi pengelola kebun, koperasi juga diharapkan mampu masuk ke sektor pengolahan.
“Koperasi didorong agar dapat mendirikan pabrik-pabrik CPO sendiri sehingga kebutuhan minyak goreng dan produk turunannya dapat dipenuhi secara mandiri oleh koperasi,” ujarnya.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut 5–11 Agustus 2026 Turun, Umur 10–20 Tahun Rp3.934/Kg
Menurut Ferry, penguatan koperasi menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Petani sawit perlu dikonsolidasikan dalam wadah badan usaha agar memiliki skala ekonomi dan posisi tawar yang lebih kuat.
Setidaknya terdapat dua model bisnis yang dapat dikembangkan dalam hilirisasi sawit berbasis koperasi. Pertama, memperkuat koperasi yang telah berjalan. Kedua, mengonsolidasikan sejumlah koperasi primer melalui badan usaha dengan skala yang lebih besar.
BACA JUGA: Harga Sawit Swadaya Riau Naik Rp23,35/Kg, Tembus Rp3.936,63 pada 5–11 Agustus
Namun, pengembangan model tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan. Ferry mengatakan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dapat dimanfaatkan koperasi perkebunan untuk mengatasi kebutuhan modal dalam mengembangkan usaha hilir.
Salah satu contohnya adalah Koperasi Mandiri Makmur yang telah memperoleh pembiayaan dari LPDB Koperasi untuk pembangunan fasilitas produksi CPO. Saat ini, progres pembangunan pabrik tersebut telah mencapai sekitar 45%.
“Dengan dukungan pembiayaan, koperasi-koperasi eksisting yang bergerak di bidang perkebunan dapat mengembangkan usaha dan menyelesaikan persoalan pembiayaan,” kata Ferry.
BACA JUGA: Harga Sawit Plasma Riau Naik Rp26,56 Menjadi Rp4.011,82/Kg
Agrinas Palma Gandeng Koperasi
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan, perusahaan mendapat penugasan khusus melalui Perpres No. 5/2025 untuk mengelola kebun sawit hasil penertiban kawasan hutan yang dibuka secara ilegal.
Ia menyebut terdapat sekitar 4,1 juta hektare lahan hasil penertiban Satgas PKH yang perlu diarahkan pengelolaannya agar manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat, termasuk melalui koperasi.
Dari lahan yang dititipkan kepada Agrinas Palma, terdapat kewajiban mengalokasikan sedikitnya 20% sebagai plasma untuk rakyat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, koperasi dinilai dapat menjadi salah satu mitra strategis dalam pengelolaan perkebunan.
“Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan kegiatan lainnya. Dengan luasnya area yang kami kelola, koperasi menjadi mitra utama dalam mendukung hilirisasi sawit sekaligus ketahanan pangan,” kata Abdul Ghani.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus menilai koperasi memiliki peluang untuk mengambil posisi lebih besar dalam rantai nilai sawit. Koperasi tidak hanya diarahkan sebagai pengelola kebun, tetapi juga dapat menjadi pemilik sekaligus pengelola pabrik pengolahan crude palm oil (CPO).
“Dengan semakin banyak koperasi yang bergerak dari sektor hulu ke hilir pada produk sawit diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Koperasi Jadi Penghubung Petani ke Hilir
Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet berharap semakin banyak koperasi di daerahnya mengikuti langkah KUD Sejahtera Banyuasin yang telah mampu membangun fasilitas pengolahan CPO.
Menurutnya, penguatan koperasi dapat menjadi jalan untuk meningkatkan minat petani sawit masuk ke dalam kelembagaan ekonomi bersama sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai industri.
“Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan petani sawit untuk mau berkoperasi dan kami berharap ada uluran tangan dari Kemenkop terutama dalam pengembangan koperasi eksisting,” kata Toha.
BACA JUGA: APHI dan GAPKI Imbau Anggota Perkuat Pencegahan Karhutla
Hilirisasi berbasis koperasi pada akhirnya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sawit. Skema tersebut juga menjadi upaya menggeser posisi petani dari sekadar pemasok bahan baku menjadi bagian yang lebih kuat dalam rantai nilai industri.
Dengan dukungan pembiayaan, konsolidasi koperasi, pengelolaan lahan, hingga pembangunan fasilitas pengolahan CPO, pemerintah berharap nilai tambah sawit dapat semakin banyak dinikmati petani dan masyarakat di daerah sentra perkebunan. (A3)
Sumber: Kementerian Koperasi
