Agricom.id, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah agar segera mengatasi hambatan program peremajaan sawit rakyat demi kesejahteraan petani. Ia juga menguraikan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian, bahwa luas areal kebun sawit rakyat seluas 5,61 juta hektar dan 2,4 juta hektar diantaranya itu perlu segera diremajakan karena umur tanaman yang sudah tua (lebih dari 25 tahun) dan produktivitasnya rendah yakni hanya 10 ton tandan buah segar (TBS) per tahun.
"Saya berharap untuk peningkatan produktivitas sawit diprioritaskan untuk membantu petani sawit agar lahannya segera diremajakan dan diberikan kemudahan dalam proses peremajaan tersebut," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut dalam keterangan resmi diperoleh Agricom.id, belum lama ini.
Johan menyampaikan, sejak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdiri sampai tahun 2020 lalu telah menyalurkan dana program PSR sebesar Rp 5,3 triliun yang mencakup luas lahan 200,2 ribu hektar. “Harusnya angka itu masih bisa dioptimalkan lagi melalui program akselerasi peremajaan sawit rakyat dengan memangkas berbagai hambatan penyaluran dana PSR kepada kelompok sasaran," ujarnya.
Wakil rakyat dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini memaparkan, berbagai penyebab kesulitan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat di antaranya adalah prosedur pengusulan yang terlalu panjang, sehingga memakan waktu yang lama dan rendahnya minat petani mengikuti program peremajaan karena pemerintah lebih berpihak pada kepentingan perusahaan besar dalam pemanfaatan dana perkebunan.
"Untuk itu saya mendorong pemerintah segera mengatasi persoalan legalitas lahan petani (lahan sawit rakyat) dan melakukan pembinaan kelembagaan petani sawit, serta meningkatkan sosialisasi program peremajaan sawit rakyat ini," kata Johan.
Johan berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah overlap lahan sawit dan berbagai hambatan proses pelepasan kawasan hutan untuk sawit rakyat ini, karena menurutnya jika masalah ini terus dibiarkan berakibat usaha sawit rakyat akan turun dan akan membahayakan ekonomi rakyat bahkan perekonomian nasional. "Harus ada solusi konkret untuk petani sawit demi membantu mereka,” tegasnya. (A2)
