AGRICOM, CIKAMPEK - Ono Surono, Anggota Komisi IV DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan pemerintah yang terus mengurangi anggaran subsidi pupuk, terutama di tengah kelangkaan pupuk yang dialami petani. Saat ini, pemerintah hanya mengalokasikan subsidi pupuk sebanyak 7,8 juta ton, atau sepertiga dari total usulan kebutuhan pupuk di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pabrik Pupuk Kujang, Cikampek, Jawa Barat pada Kamis (30/11), Ono Surono menyampaikan keprihatinannya terkait persiapan penanaman oleh petani yang dihadapkan pada kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Ia menyoroti penurunan anggaran pupuk subsidi yang terus berlanjut dari tahun ke tahun, sementara kebutuhan pupuk dari berbagai daerah semakin meningkat.

“saat ini hanya sekitar 7,8 juta ton pupuk subsidi yang dialokasikan, mencakup sepertiga dari total kebutuhan yang diajukan oleh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk urea,” kata Ono Surono dikutip Agricom.id dari Parlementaria.

Baca juga : Harga Referensi Minyak Kelapa Sawit Menguat 5,94% di Periode Desember 2023

Lebih lanjut, Ono Surono menyampaikan keironisannya terkait pernyataan Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa petani dapat menebus pupuk subsidi hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ironisnya, ketersediaan pupuk subsidi di kios-kios belum tentu dapat dipastikan. Hal ini, menurut Ono, dapat menimbulkan pertanyaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan petani, mengingat ia sering mendapat laporan terkait masalah ketersediaan pupuk.

Menurut Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini, sejatinya pupuk subsidi itu tujuan utamanya untuk mengurangi cost dari petani. Masih banyak petani yang belum sejahtera, karena produksinya itu tidak sepadan dengan nilai jual produk pertanian yang dihasilkan.

 “Jika tujuannya meningkatkan kesejahteraan petani, selain meningkatkan produksi, tapi kenapa jumlah (anggaran) subsidi terus dikurangi?” tanya Ono.

 “Jika tujuannya meningkatkan kesejahteraan petani, selain meningkatkan produksi, tapi kenapa jumlah subsidi yang terus dikurangi. Sehingga, pertanyaannya, apakah ini memang niat yang benar-benar tulus dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan juga meningkatkan produksi, atau tidak,” tegasnya.

Baca juga : Harga Referensi Biji Kakao Menguat 12,09% di Periode Desember 2023

Dalam kesempatan itu, Ono juga berharap pemerintah harus terus melakukan perbaikan data. Agar penganggaran untuk subsidi pupuk di tahun berikutnya bisa meningkat. Misalnya dengan data berbasis desa, bukan hanya survei yang dilakukan oleh BPS tapi benar-benar data riil di masyarakat.

 “Kedua, harus dihitung kembali, untuk satu hektar lahan, berapa pupuk urea yang dibutuhkan, berapa NPK phonska yang dibutuhkan. Karena hitungan itu pun sudah berbeda antara Kementerian Pertanian dengan petani. Misalnya untuk total pupuk subsidi yang diberikan, mungkin hanya sekitar 4,5 kuintal, sedangkan petani di lapangan itu butuh sampai ada yang 6 kuintal, bahkan ada yang 7 kuintal. Itu harus benar-benar dihitung kembali,” tambah Politisi asal dapil Jawa Barat VIII ini.

Tidak hanya itu, terkait dengan pola distribusi juga harus kembali ditinjau. Ia mempertanyakan apakah memang jumlah kios (distributor) ini sudah sesuai dengan pola distribusi yang ujungnya mempercepat dan memastikan harga pupuk sesuai yang ditentukan oleh pemerintah, dan tidak terjadi mafia pupuk di lapangan.

 “Tentu ini harus dilakukan langkah cepat, jangan lama-lama. Kementerian pertanian harus membuat solusi, langkah-langkah yang harus diambil. (A3)