AGRICOM, JAKARTA — Ancaman krisis pangan global kembali menjadi sorotan serius. Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) mengingatkan bahwa konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah berpotensi mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut pada 2026.
Jika situasi geopolitik terus berlarut dan harga energi tetap tinggi, diperkirakan hampir 45 juta orang tambahan akan jatuh ke dalam kondisi rawan pangan. Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan sosial di berbagai negara.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang tidak bisa dianggap sepele. Ia menekankan pentingnya setiap negara memperkuat produksi pangan domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Tegaskan Kemandirian Pangan Sebagai Pilar Utama Bangsa
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Mentan Amran, Minggu (22/03/2026).
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global seperti yang pernah terjadi saat perang Rusia–Ukraina pada 2022. Dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan perang, tetapi merambat ke seluruh dunia melalui rantai pasok global. Negara-negara yang bergantung pada impor pangan menjadi paling rentan menghadapi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.
“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” kata Mentan Amran dikutip Agricom.id dari laman Kementan, Rabu (25/3).
BACA JUGA: Dorong Nilai Tambah dan Lapangan Kerja, Mentan Amran Tancap Gas Hilirisasi Pertanian
Di tengah ancaman krisis pangan global tersebut, Indonesia justru dinilai berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan swasembada pangan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Kita harus optimis. Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, lumbung pangan dunia juga bukan hal yang mustahil, salah kalau kekuatan ini kita biarkan,” tegasnya.
Strategi peningkatan produksi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan, hasilnya sudah terlihat pada tahun lalu di mana Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan dengan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman. Sementara ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode Akhir Maret 2026 Menguat, Tertinggi Rp3.842,69/kg
“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, tetapi juga membuka lahan baru melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Semua harus kita optimalkan. Produksi harus naik secara signifikan,” ujarnya.
Menurut Mentan Amran, langkah utama yang menjadi pilar swasembada pangan berkelanjutan yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional menuju modern. Kedua langkah ini menjadi kunci keberlangsungan produksi pertanian nasional di tengah tantangan global.
“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada berkelanjutan, keluar dari permasalahan geopolitik kita terus benahi aturan, deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern kita masifkan,” tegasnya.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 13 Maret - 2 April 2026 Naik menjadi Rp3.669,78/Kg
Keberhasilan swasembada yang sudah dicapai, lanjutnya, bukan isapan jempol semata. Pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian — jumlah terbanyak sepanjang sejarah — serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program pertanian nasional. Deregulasi ini memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani.
“Kalau regulasi terlalu banyak, program tidak akan jalan. Karena itu kita pangkas regulasi yang menghambat agar produksi bisa naik lebih cepat,” jelas Amran.
Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanisme dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Dampaknya sangat besar, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau Tembus Rp3.886/Kg di Periode Akhir Maret 2026
“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain deregulasi, transformasi modernisasi pertanian juga menjadi kunci peningkatan produksi nasional. Mekanisasi pertanian memungkinkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun. Efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Modernisasi pertanian membuat biaya produksi turun, panen lebih cepat, dan petani lebih sejahtera. Ini yang sedang kita dorong di seluruh Indonesia,” kata Amran.
Peningkatan kesejahteraan petani terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 125, tertinggi sepanjang sejarah. Angka tersebut diperkuat kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani. Kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani agar tetap mendapatkan keuntungan dari usaha tani.
“Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik. Itu kunci swasembada. Untuk berkelanjutan tetap kita genjot sumber-sumber input produksi,” tegasnya.
Produksi beras nasional surplus, mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton dan optimis terus meningkat dalam bulan-bulan berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi ketahanan pangan nasional semakin kuat di tengah ketidakpastian global.
“Stok kita kuat, produksi naik, cadangan pangan aman. Ini menunjukkan program kita sudah berada di jalur yang benar,” ujarnya.
Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah juga menjalankan program optimalisasi lahan rawa sebagai strategi ekspansi produksi nasional. Pemerintah memulai revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru di Indonesia. Program ini diproyeksikan menjadi sumber produksi beras baru di masa depan.
“Kita sedang menyiapkan lumbung pangan baru melalui optimalisasi lahan rawa. Ini untuk memastikan produksi pangan kita terus meningkat,” jelas Mentan Amran.
Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi pertanian, cetak sawah, pompanisasi, optimalisasi lahan, serta penguatan kebijakan harga untuk petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan. Di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia justru memperkuat produksi dan cadangan pangan nasional.
“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia, kita putar dunia,” tutupnya. (A3)
