Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang memainkan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru, di tengah stok beras dan minyak goreng nasional yang dinilai sangat mencukupi. Foto: Kementan
AGRICOM, JAKARTA — Pemerintah mengingatkan seluruh pelaku usaha pangan agar tidak bermain-main dengan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditegaskan sebagai kunci menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen, serta memastikan petani memperoleh keuntungan yang adil.
Peringatan keras tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia menegaskan, kondisi stok pangan nasional saat ini berada pada level aman dan bahkan berlimpah.
“Produksi ada, stok ada. Beras kita tertinggi sepanjang sejarah republik ini. Minyak goreng juga cukup. Jadi kalau harga naik, itu bukan karena barangnya tidak ada, tapi karena tata niaganya bermasalah,” tegas Amran, diktip Agricom.id dari laman Kementan, Jumat (19/12).
BACA JUGA:
- Sumsel Targetkan Ekspor Perdana Produk Olahan Kelapa ke Malaysia Awal 2026
- Indonesia–Belarus Perkuat Kerja Sama Strategis, Fokus Ketahanan Pangan dan Investasi Industri
Ia menjelaskan, stok beras nasional saat ini berada di kisaran 3,7 juta ton dan diperkirakan meningkat hingga 6–7 juta ton pada April mendatang. Kenaikan tersebut seiring dengan penyerapan gabah petani yang terus dilakukan pemerintah dengan berpedoman pada HPP.
“Petani harus dilindungi. HPP wajib dipatuhi. Jangan harga ditekan di tingkat petani, lalu dijual mahal ke konsumen. Itu praktik yang tidak adil,” ujarnya.
Menurut Amran, kebijakan HET dirancang bukan untuk menekan pedagang, melainkan menciptakan keseimbangan di seluruh rantai pasok pangan. Dengan HET yang berjalan, petani mendapatkan harga wajar, pedagang memperoleh margin yang sehat, dan konsumen terhindar dari lonjakan harga yang tidak rasional.
Menjelang momentum Nataru, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan tingginya permintaan untuk meraup keuntungan berlebihan. Ia bahkan mengungkap tekanan berat yang kerap dirasakannya setiap kali harga pangan bergejolak.
“Setiap Natal dan Lebaran, asam lambung saya naik. Pernah saya periksa sampai ke luar negeri. Dokternya bilang, stres saya tinggi,” ungkapnya.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Kamis (18/12) Naik, Dumai Tembus Rp 14.250 per Kg
Tekanan itu, kata Amran, muncul karena pemerintah selalu berada di posisi tengah. Saat harga naik, konsumen marah. Ketika harga turun, petani mengeluh. Bahkan saat harga stabil, asosiasi pedagang pun kerap menyampaikan keberatan.
“Harga naik dimarahi konsumen, harga turun dimarahi petani, harga stabil pun asosiasi marah. Ini yang bikin stres,” katanya.
Ia juga mengisahkan pengalaman pribadi saat mengalami vertigo berat akibat tekanan tersebut. “Pernah sampai dirawat tujuh jam karena vertigo, dua hari sebelum Lebaran. Jangan sampai itu terulang,” ujarnya.
Namun demikian, Amran menegaskan pemerintah tidak akan ragu bertindak tegas terhadap pelaku yang sengaja menaikkan harga dan merugikan masyarakat.
“Saya tidak menularkan penyakit, tapi yang mainkan harga, saya pastikan kita tindak tegas. Negara tidak boleh kalah,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah mengungkapkan penegakan hukum di sektor pangan terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 75 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan kecurangan distribusi pangan. Selain itu, ribuan izin usaha di sektor beras, minyak goreng, pupuk, dan komoditas lainnya telah dicabut.
“Itu bukan kesalahan biasa, tapi penipuan. Negara wajib hadir melindungi rakyat,” tandas Amran.
Pemerintah pun mengajak seluruh pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan pangan untuk mematuhi HET dan HPP serta menjaga tata niaga yang bersih dan berkeadilan, agar masyarakat dapat menyambut Natal dan Tahun Baru dengan tenang, harga stabil, dan pasokan pangan terjamin. (A3)
